Pemerintah Provinsi Lampung Terima Penghargaan SAKIP Award 2025, Dengan Predikat BB
Spektroom - Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela Chalim menerima Penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) Award 2025, dengan predikat BB.
Kegiatan yang mengangkat tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, bertempat di Aula Kementerian PAN RB Jakarta Selatan & disiarkan langsung di kanal YouTube Kementrian PANRB, Rabu (11/2/2026).
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Erwan Agus Purwanto, dalam laporannya menyebutkan, Kementerian Pan-RB sebagai unit pengelola reformasi birokrasi nasional memiliki tiga agenda strategis sebagai titik sentral penguatan reformasi birokrasi yang terus didorong oleh pemerintah.
Pertama, memastikan RB dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah serta mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas. Kedua, mewujudkan birokrasi yang akuntabilitas dengan indikator nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Dan ketiga, mewujudkan birokrasi yang bersih dan berintegritas dengan indikator jumlah unit kerja yang mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
"Tahun 2025, Kementerian Pan-RB telah melakukan evaluasi SAKIP dan ZI seluruh instansi pemerintah. Atas dasar itulah, tahun ini Kementerian Pan-RB memberikan penghargaan kepada Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah yang mendukung dan mampu mengimplementasikan kebijakan SAKIP dan ZI dengan baik pada instansinya masing-masing melalui kegiatan SAKIP dan ZI Award 2025." ujar Agus Purwanto
Menurutnya setiap tahun Kementerian Pan-RB melakukan evaluasi aktif sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 88/2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
"Pelaksanaan evaluasi aktif bertujuan untuk mengukur kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan arahan perbaikan bagi instansi pemerintah" katanya lagi.
Secara konkret, lanjut Agus Purwanto, SAKIP merupakan tools untuk membantu instansi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem manajemen kinerja.
Selain evaluasi SAKIP melalui Peraturan Menteri Pan-RB nomor 90/2021 tentang pembangunan dan evaluasi zona integritas menuju WBK dan WBPM yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Pan-RB nomor 5/2024, Kemen PAN-RB melakukan evaluasi zona integritas pada satuan dan unit kerja di instansi pemerintah.
"Tujuannya adalah untuk mengukur keberhasilan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBPM dalam meriform unit kerja menjadi unit kerja yang memiliki integritas kinerja tinggi dan tentu menghasilkan pelayan publik yang prima" tandasnya.
Diforum yang sama Menteri PANRB - Rini Widyantini menyampaikan, SAKIP menjadi dasar untuk memastikan dari mulai perencanaan sampai program itu bisa berdampak kepada masyarakat.
Dalam konteks ini tentunya reformasi birokrasi juga menjadi mesin birokrasi atau mesin penggerak untuk bagaimana kita mencapai tujuan.
"Kita sudah memasuki tahun kedua lmasa pemerintahan Presiden Prabowo Sugiyanto, bagaimana selama ini SAKIP ini bisa di implementasikan termasuk capaian di dalam pembangunan zona integritas" ucap Rini Widyantini
Dalam sebuah kesempatan, lanjut dia Presiden pernah menyampaikan, sebetulnya syarat keberlangsungan peradaban itu salah satunya adalah birokrasi unggul.
Jadi selain tadi bagaimana penguatan di bidang pertahanan, kemudian penguatan di bidang keamanan tapi salah satunya adalah bagaimana kita membangun birokrasi unggul.
"Dan ini adalah taklimat Bapak Presiden yang tentunya sangat melekat di dalam benak kita semuanya. Karena kalau kita mempunyai birokrasi yang unggul maka kapasitas negara juga semakin kuat begitu." pungkasnya
Untuk diketahui, selain Pemprov Lampung, juga Pemprov Sulsel mendapat penghargaan SAKIP dengan predikat BB.
Kemudian untuk Kabupaten & Kota ada Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Pemkab Demak Jawa Tengah, Pemkab Subang Jawa Barat dan Pemkot Balikpapan Kalimantan Timur serta Pemkot Palangkaraya Kalimantan Tengah.(@Ng).
