Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatera Prioritas Nasional
Spektroom - Pemerintah menetapkan bencana di wilayah Sumatra sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan seluruh sumber daya kementerian dan lembaga guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terkoordinasi, dan menyeluruh. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, dalam konferensi pers di Base Ops Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Menko PMK mengatakan, pemerintah terus bekerja tanpa henti untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar agar masyarakat dapat segera bangkit.“Pemerintah serius menetapkan bencana Sumatra sebagai prioritas nasional, dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional, mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga,” ujar Menko PMK. Sektor konektivitas dan transportasi, Pratikno menjelaskan, mayoritas ruas jalan nasional dan provinsi di wilayah terdampak telah kembali terhubung secara bertahap.
Di Provinsi Aceh, sejumlah jalur strategis seperti Lhokseumawe–Langsa, Langsa–Kuala Simpang, Kuala Simpang–batas Sumatra Utara, jalur KKA Bener Meriah–Takengon, serta Banda Aceh–Aceh Tengah melalui Beutong Ateuh sudah mulai dapat dilalui dan terus dilakukan perbaikan.
Di Sumatra Utara, konektivitas antar wilayah seperti Padangsidempuan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Mandailing Natal sebagian besar telah pulih, meskipun masih terdapat titik rawan longsor, jalan amblas, dan penggunaan jembatan darurat.
Sementara di Sumatra Barat, perbaikan jalan nasional Padang–Bukittinggi melalui Lembah Anai telah mencapai progres lebih dari 90 persen. Terkait layanan dasar, jaringan listrik dan komunikasi di sebagian besar kabupaten/kota berangsur pulih. Namun, di wilayah terpencil masih dibutuhkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit.
Pemenuhan air bersih di Sumatra Barat dan Sumatra Utara umumnya telah kembali normal, sementara di beberapa wilayah Aceh masih dilakukan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki dan fasilitas air darurat. Pasokan BBM dan gas juga dilaporkan relatif stabil, meskipun di sejumlah wilayah seperti Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Bener Meriah, dan Aceh Tengah masih terdapat keterbatasan akibat gangguan distribusi.
Pemerintah bersama relawan terus memperkuat suplai logistik, termasuk pemanfaatan pesawat dan helikopter untuk distribusi bantuan dan pengangkutan hasil pertanian masyarakat terdampak.
Memasuki fase transisi, sejumlah daerah telah menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) mulai berjalan di berbagai wilayah. Pembangunan huntara dan huntap ditargetkan rampung bertahap antara 1- 2 setengah bulan, sesuai kondisi dan kesiapan lahan.
