Pemkab Jember Siaga Karhutla dan Kekeringan
Jember-Spektroom : Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan pada musim kemarau 2026. Kecamatan Wuluhan tercatat sebagai wilayah yang berpotensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menyikapi hal itu, Sekretaris Kecamatan Wuluhan, Rizki Nur Wijaya, menyatakan kesiapannya menindaklanjuti arahan dengan melakukan sosialisasi hingga tingkat desa. "Kami juga mengimbau agar masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran di kawasan rawan," tuturnya, saat dihubungi Senin, 20 April 2026.
Sebelumnya, keputusan potensi bencana tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi (rakor) siaga darurat yang digelar Kamis, 16 April 2026 di Aula Bawah Pemkab Jember. Rakor ini digelar sebagai respons atas prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut musim kemarau tahun ini berlangsung cukup panjang, yakni mulai April hingga September 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Jember Akhmad Helmi Luqman, Kapolres Jember, Dandim 0824 Jember, Kepala BPBD Kabupaten Jember Dr. Drs. Edy Budi Susilo, M.Si., serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, BUMD, dan perwakilan kecamatan serta lembaga terkait.
Dalam pemaparan BPBD Jember, terdapat enam kecamatan yang masuk kategori rawan karhutla dan kekeringan. Wilayah yang berpotensi mengalami karhutla sekaligus kekeringan berada di Kecamatan Wuluhan, khususnya kawasan Gunung Watangan di Desa Lojejer, serta Kecamatan Tempurejo di Desa Pondokrejo dan Sidodadi.
Sementara itu, potensi kekeringan teridentifikasi di Kecamatan Kalisat (Desa Sumberjeruk), Kecamatan Patrang (Kelurahan Baratan, Patrang, dan Bintoro), Kecamatan Rambipuji (Desa Kaliwining, Rambipuji, dan Curahmalang), serta Kecamatan Sumbersari (Kelurahan Antirogo dan Tegal Gede).
Kepala BPBD Kabupaten Jember, Edy Budi Susilo, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi potensi bencana tersebut. Menurut dia, koordinasi menjadi kunci utama dalam upaya mitigasi dan penanganan dini.
“Seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat sinergi, terutama dalam upaya pencegahan di wilayah rawan,” ujar Edi.
Penjabat Sekretaris Daerah Jember Akhmad Helmi Luqman juga menginstruksikan seluruh camat untuk memperkuat koordinasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut meliputi pemetaan daerah rawan, optimalisasi sumber air, serta edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan karhutla.
Selain itu, TNI, Polri, serta pengelola kawasan hutan dan perkebunan diminta meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana pendukung guna meminimalkan risiko bencana.
Melalui rakor ini, Pemkab Jember berharap seluruh pihak dapat bergerak terpadu dan cepat dalam menghadapi musim kemarau 2026, sehingga dampak kekeringan dan karhutla dapat ditekan sejak dini. (Yul/riz)
