Pemkab Pati Fleksibel Rencana WFH Nasional
Pati - Spektroom: Menyikapi gejolak kenaikan harga minyak dunia dan tekanan krisis global akibat konflik timur tengah Iran vs AS dan Israel, Pemrintah Indonesia berencana menggulirkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN dan pekerja swasta usai libur Lebaran 2026.
Penerapan WFH direncanakan berlaku satu hari setiap pekan dengan pengecualian sektor pelayanan publik tetap berjalan. Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak sekaligus mengurangi mobilitas harian pekerja di berbagai daerah.
Pelaksana Tugas(Plt.) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan pemerintah daerah belum menerapkan kebijakan WFH secara menyeluruh saat ini.
"Wilayah Pati belum menerapkan WFH karena masih melihat kondisi dan kebutuhan daerah," ujarnya usai rapat paripurna di Gedung DPRD Pati, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menilai karakteristik wilayah daerah berbeda dengan kota besar terutama terkait jarak tempuh serta kebutuhan pelayanan masyarakat langsung. Pemerintah daerah akan melakukan evaluasi berkala sebelum mengambil keputusan penerapan kebijakan kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara.
Perbedaan pendekatan antara pusat dan daerah menunjukkan pentingnya kebijakan adaptif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing secara proporsional. Pemerintah daerah Pati memilih langkah hati-hati agar efisiensi energi tetap tercapai tanpa mengorbankan kualitas layanan kepada masyarakat.
Sementara, Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso menilai kebijakan WFH memiliki potensi baik dalam mendukung efisiensi energi.
"Program WFH itu baik untuk efisiensi, tetapi harus dipastikan benar-benar berdampak dan tidak disalah gunakan," kata Narso.
Narso mengingatkan, potensi penyimpangan seperti Work From Anywhere yang justru meningkatkan mobilitas jika tidak diawasi dengan baik.
Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat agar kebijakan tersebut tidak mengganggu pelayanan publik terutama sektor kesehatan dan dasar. (AP)
