Pemko Sawahlunto Putar Haluan Fiskal: Rapim Strategis Bidik PAD Baru dan Pangkas Program Tak Efektif
Sawahlunto-Spektroom : Di tengah tekanan fiskal yang kian menyempit, Pemerintah Kota Sawahlunto mulai menggeser pendekatan pengelolaan anggaran. Lewat Rapat Pimpinan (Rapim) perdana pada Jumat (10/4/2026), arah kebijakan ditegaskan: tidak ada lagi ruang bagi program yang minim dampak, dan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dibongkar ulang.
Rapat yang digelar di ruang pertemuan utama itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, didampingi Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah, serta dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Rovanly Adams. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir, menandai rapat ini bukan sekadar formalitas, melainkan forum konsolidasi kebijakan di tengah keterbatasan anggaran.
Riyanda tidak menutup fakta bahwa struktur fiskal daerah sedang menghadapi tekanan. Ketergantungan pada pola anggaran lama dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia mendorong perubahan pola pikir birokrasi: dari sekadar pengguna anggaran menjadi pengelola potensi ekonomi daerah.
“Kita tidak bisa lagi bertahan dengan cara lama. Semua OPD harus agresif mencari sumber pendapatan baru yang legal, terukur, dan selama ini belum digarap optimal,” tegas Riyanda.
Pernyataan itu mengindikasikan adanya dorongan serius untuk memperluas basis PAD—mulai dari optimalisasi retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga kemungkinan inovasi layanan berbasis ekonomi lokal. Namun, tantangan klasik yang sering muncul adalah keberanian mengeksekusi dan konsistensi pengawasan.
Di sisi belanja, Rapim juga menyoroti praktik penganggaran yang selama ini kerap tidak sepenuhnya berbasis kinerja. Pemerintah kota kini mulai melakukan review menyeluruh terhadap program OPD, dengan satu parameter utama: dampak langsung terhadap masyarakat.
Wakil Wali Kota Jeffry Hibatullah menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas secara membabi buta, melainkan menajamkan prioritas.
“Setiap rupiah harus punya efek nyata. Program yang tidak relevan atau tidak berdampak langsung akan dievaluasi, bahkan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak,” ujarnya.
Pendekatan ini, jika dijalankan konsisten, berpotensi memperbaiki kualitas belanja daerah yang selama ini sering dikritik karena terlalu administratif dan kurang menyentuh kebutuhan riil warga.
Namun strategi fiskal, seketat apa pun dirancang, tetap bergantung pada kualitas eksekusi. Di titik ini, Sekretaris Daerah Rovanly Adams menggarisbawahi persoalan yang lebih mendasar: disiplin dan profesionalisme aparatur.
“Strategi tidak akan berarti tanpa eksekusi. Kedisiplinan ASN menjadi kunci agar pelayanan publik tetap optimal meski anggaran terbatas,” kata Rovanly.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa problem birokrasi bukan hanya pada perencanaan, tetapi juga implementasi—mulai dari lambannya realisasi anggaran hingga lemahnya pengawasan internal.
Rapim menekankan pentingnya mengakhiri ego sektoral yang kerap menghambat koordinasi lintas OPD. Sinergi disebut sebagai prasyarat mutlak untuk keluar dari tekanan fiskal tanpa mengorbankan pelayanan publik. (Ris1)
