Pemkot Ambon Fasilitasi Musyawarah, Ahli Waris Rehatta Belum Sepakat Tentukan Raja Negeri Soya
Ambon–Spektroom:Pemerintah Kota Ambon menyatakan telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk memfasilitasi musyawarah Mata Rumah Parentah Rehatta dalam menentukan calon Raja Negeri Soya sesuai amanat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun hingga kini, para ahli waris belum mencapai kesepakatan mengenai sosok yang akan diusulkan sebagai raja definitif.
Penjabat Sekretaris Kota Ambon, Robby Sapulette, mengatakan pemerintah telah mempertemukan anak-anak Mata Rumah Parentah Rehatta untuk bermusyawarah dan menentukan calon raja yang nantinya diproses melalui Saniri Negeri.
“Kami sudah melaksanakan fasilitasi sebagaimana amanat putusan PTUN. Kami mempertemukan anak-anak Mata Rumah Parentah Rehatta untuk berbicara dan menyepakati siapa yang akan diusulkan sebagai raja,” kata Sapulette usai pertemuan di Kantor Negeri Soya, Sabtu (20/6/2026).
Menurut Sapulette, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan karena masih terdapat perbedaan pandangan di internal Mata Rumah Parentah Rehatta. Meski demikian, Pemerintah Kota Ambon menilai kewajiban yang dibebankan melalui putusan pengadilan telah dijalankan secara maksimal.
Ia menegaskan, pemerintah hanya menjalankan fungsi fasilitator sesuai amar putusan PTUN, sementara keputusan mengenai calon raja tetap menjadi kewenangan para ahli waris dalam mata rumah parentah.
“Kami sudah melaksanakan kewajiban berdasarkan amar putusan. Namun sampai saat ini belum ada kata sepakat dari anak-anak Mata Rumah Parentah Rehatta sendiri,” ujarnya.
Setelah proses fasilitasi selesai, Pemerintah Kota Ambon menyerahkan kembali ruang dialog kepada dua kelompok yang masih berbeda pandangan untuk membangun komunikasi secara kekeluargaan guna mencapai kesepahaman bersama.
"Sapulette menegaskan pemerintah tetap memberikan kesempatan kepada para ahli waris untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara internal. Namun apabila dalam batas waktu tertentu belum juga tercapai kesepakatan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai kewenangan yang dimiliki.
Ia menilai Negeri Soya sebagai negeri adat tidak boleh terlalu lama berada tanpa pemimpin definitif karena membutuhkan figur raja yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memimpin kehidupan adat masyarakat.
“Pemerintah kota tidak menghendaki Negeri Soya terus-menerus tanpa raja. Negeri adat harus memiliki pemimpin yang dapat menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus fungsi adat,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Kota Ambon telah menempatkan kepala pemerintahan negeri untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan. Namun posisi tersebut belum dapat menggantikan peran raja sebagai pemimpin adat yang memiliki legitimasi berdasarkan tradisi dan ketentuan adat setempat.
Karena itu, Pemerintah Kota Ambon berharap seluruh pihak dapat mengedepankan semangat persaudaraan demi kepentingan masyarakat Negeri Soya dan segera mencapai kesepakatan mengenai calon raja definitif
.
“Kami masih menunggu mereka berbicara dari hati ke hati sebagai orang basudara. Tetapi jika sampai waktu tertentu belum ada penyelesaian, pemerintah kota tentu akan mengambil langkah yang tepat demi kepastian kepemimpinan di Negeri Soya,” pungkas Sapulette.( EM).
