Pemprov Jateng Raih Posisi Terbaik Penerapan Manajemen Talenta Pegawai Pada BKN Award 2025
Spektroom Semarang: Provinsi Jawa Tengah meraih BKN Awards 2025 dengan predikat terbaik se-Indonesia, dalam penerapan manajemen talenta pegawai.
Capaian itu tak lepas dari komitmen Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam membangun ASN berkualitas, sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai BKD Jateng, Ary Widiyantoro mengatakan, penghargaan diberikan karena Jawa Tengah telah mengelola kepegawaian dengan mengintegrasikan data kinerja, kompetensi, dan disiplin ASN.
Dengan sistem tersebut, kinerja, kedisiplinan, dan perilaku ASN dipantau ketat secara periodik dan realtime. Penilaian itu menjadi dasar pemberian tunjangan penghasilan, dan pertimbangan promosi jabatan ke jenjang lebih tinggi.
“Sejak sistem merit kami dinilai sangat baik pada 2021, Jawa Tengah konsisten menerapkan manajemen talenta dalam pengembangan karier PNS,” ujarnya melalui telepon.
Ary menambahkan, penerapan manajemen talenta lebih terukur dan efisien dari sisi biaya, tanpa mengabaikan kualitas sumber daya manusia.
Sistem ini juga memberi ruang bagi ASN muda, untuk berkembang sesuai kompetensi, secara kompetitif, terbuka, dan berkeadilan.
“Untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), kami tidak menggunakan seleksi terbuka. Siapa pun kader dengan nilai kuadran 9, yang terintegrasi dengan nilai BKN, berpeluang dipromosikan,” imbuhnya.
Ary berharap, kualitas ASN yang terbentuk, dapat mengakselerasi pencapaian program pembangunan dan kesejahteraan warga Jawa Tengah. “Diharapkan, hal ini dapat mempercepat tercapainya visi-misi dan program-program gubernur, dalam pembangunan Jawa Tengah,” pungkas Ary.
Sementara itu, Kepala BKN, Zuhdan Arif Fakrulloh, menegaskan perlunya pergeseran besar dalam tata kelola ASN, dari pekerjaan administratif menuju tugas substantif, agar memberikan dampak langsung bagi pelayanan publik.
Zudan juga menggarisbawahi pentingnya regulasi yang responsif bagi para ASN. Dengan jumlah pegawai negara yang kini mencapai sekitar 5.588.245 orang, diperlukan tata kelola yang mampu mendukung pencapaian Asta Cita, serta visi-misi pemerintah pusat maupun daerah.
