Pemprov Kepri dan Direktorat Jendral PPI Kementerian Komdigi Sepakati Penuntasan Isu Blankspot di Wilayah Perbatasan
Tanjungpinang-Spektroom : Kesepakatan itu terjalin dalam audiensi antara Wakil Gubernur Kepulauan Riau(Kepri) Nyanyang Haris Pratamura dan Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto di Kantor Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Menara Danareksa Lantai 22, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menyepakati langkah strategis untuk mengakselerasi penuntasan isu blank spot di wilayah perbatasan melalui teknologi satelit dan Frekuensi 700MHZ.
Dirjen PPI Kementerian KomDigi Wayan Toni Supriyanto dalam pertemuan menegaskan, Pemerintah Pusat berkomitmen mengintegrasikan teknologi mutakhir guna mendukung pemerataan ekonomi dan optimalisasi layanan publik di wilayah kepulauan.
Dalam pembahasan teknis ditetapkan enam lokasi prioritas pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi tersebut tersebar di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun dengan pelaksanaan pembangunan yang akan melibatkan operator telekomunikasi, yaitu Telkomsel, XLSMART, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) yang dalam strateginya mengalokasikan frekuensi 700MHz.
Sebagaimana diketahui, frekuensi 700 MHz digunakan sebagai pita lebar bergerak seluler (mobile broadband) untuk memperluas jangkauan layanan internet 4G/LTE dan 5G. Frekuensi utamanya guna mengatasi area blank spot serta meratakan akses konektivitas hingga ke pelosok pedesaan.
Frekuensi 700 MHz memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya: memiliki cakupan sinyal yang luas dan kuat, efisien dalam hal biaya karena dapat membangun infrastruktur jaringan dengan jumlah BTS yang lebih sedikit.
Selain pembangunan BTS, dalam pertemuan ini juga dibahas pemanfaatan berbagai teknologi pendukung untuk memperluas jangkauan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan, di antaranya optimalisasi pemanfaatan Satelit Republik Indonesia (SATRIA), penguatan jaringan tulang punggung Palapa Ring, serta pengembangan teknologi berbasis satelit sebagai alternatif layanan komunikasi di daerah yang belum dapat dijangkau jaringan terestrial.
Kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 98 persen laut disebut menjadi tantangan pembangunan infrastruktur digital. Faktor geografis ini pula yang menyebabkan tingginya biaya pembangunan fisik. Juga menimbulkan kesenjangan digital antara kawasan perkotaan dan daerah terluar.
"Dengan teknologi D2D dan alokasi frekuensi baru, kita sedang melakukan transisi besar dari keterbatasan fisik menuju efisiensi digital yang inklusif . Pemerintah akan melakukan pemantauan berkala terhadap progres di lokasi-lokasi prioritas ini untuk memastikan Kepulauan Riau menjadi provinsi yang merdeka sinyal secara utuh," paparnya lagi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura dalam pertemuan ini menyatakan, transformasi digital di Kepulauan Riau bukan sekadar masalah teknis, melainkan upaya menjaga kedaulatan di wilayah perbatasan dan meningkatkan martabat ekonomi masyarakat pesisir.
"Konektivitas adalah urat nadi kedaulatan dan kesejahteraan," tegas Nyanyang.
Dalam kesempatan tersebut, Nyanyang juga menyampaikan bahwa pemerataan akses telekomunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat Kepulauan Riau, khususnya di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar.
Hingga saat ini masih terdapat 30 titik blank spot dan 177 titik dengan kualitas sinyal lemah (poor coverage) yang berdampak terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga aktivitas perekonomian masyarakat.
“Ketersediaan jaringan telekomunikasi bukan lagi sekadar kebutuhan komunikasi, tetapi menjadi penunjang utama pembangunan daerah. Karena itu kami berharap percepatan pembangunan infrastruktur digital dapat menjadi perhatian bersama agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” katanya.
