Pemprov Maluku Percepat Pembangunan Blok Masela
Ambon – Spektroom: Pemerintah Provinsi Maluku mempercepat penyelesaian persoalan lahan untuk mendukung pembangunan fisik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela. Pembayaran ganti untung kepada masyarakat terdampak ditargetkan dapat dituntaskan pada minggu kedua Oktober 2026.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan percepatan dilakukan bersama Pemerintah Pusat untuk memastikan pembangunan Blok Masela dapat segera berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat yang terdampak.
Hal itu disampaikan Lewerissa dalam rapat percepatan pelaksanaan operasional PSN Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela yang dipimpin Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (30/9)
Kementerian ESDM dan Pemprov Maluku meminta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) mempercepat appraisal dan verifikasi data terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi dari total area sekitar 662 hektare.
“SK Gubernur terkait nominal besaran ganti untung lahan dan tanaman segera kita tetapkan dan keluarkan agar pembayaran tuntas di minggu kedua Oktober,” kata Lewerissa di Jakarta,Kamis (1/10/2026)
Penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembangunan fisik proyek Blok Masela berjalan. Pemerintah daerah ingin pembangunan nasional tetap berlangsung, namun hak masyarakat terdampak juga harus dipenuhi.
Proyek LNG Abadi Masela diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi Maluku, khususnya Kepulauan Tanimbar, melalui investasi, penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
Pemprov Maluku melanjutkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemkab Kepulauan Tanimbar dan pemangku kepentingan lainnya agar pembangunan berjalan sesuai target sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menginstruksikan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk mempercepat proses penilaian atau appraisal serta verifikasi data terhadap sisa lahan yang belum terakomodasi dari total area 662 hektare.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian hak masyarakat dan pembayaran ganti untung dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan, penyelesaian hak masyarakat secara adil, tepat sasaran dan tepat waktu merupakan bagian penting dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran pembangunan proyek strategis tersebut.
Pemerintah juga telah menempatkan proyek Masela sebagai salah satu proyek penting dalam agenda penguatan ketahanan energi nasional. Kementerian ESDM menyebut pengembangan Lapangan Abadi ditargetkan menjadi salah satu penggerak ekonomi sekaligus membuka peluang bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku akan terus membangun koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Pusat, SKK Migas, INPEX Masela Ltd., Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta seluruh pemangku kepentingan agar setiap tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
