Pemprov NTB Fokus Kasus dan Perbaikan Data Cegah Stunting

Pemprov NTB Fokus Kasus dan Perbaikan Data Cegah Stunting
Kepala Bappeda NTB bersama ketua TP-PKK bersama unsur terkait saat Rakor di Mataram(foto Diskominpotik NTB)

Mataram-Spektroom : Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mempercepat langkah penurunan angka stunting dengan menekankan validasi data dan intervensi terarah pada kasus yang sudah teridentifikasi. Upaya ini ditargetkan berjalan serentak mulai pertengahan Mei 2026.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, langkah awal yang dilakukan memastikan akurasi data sebagai dasar intervensi. Validasi data dilakukan setelah pendataan posyandu April, sebelum kemudian seluruh perangkat bergerak menangani kasus di lapangan.

“Kita validasi dulu datanya di awal Mei. Setelah itu baru kita serentak bergerak, terutama untuk anak-anak yang sudah stunting. Kita fokus dulu ke yang kasus,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Pencegahan, Percepatan, Penurunan Stunting ( TP3S) provinsi NTB, Kamis (30/4/2026) di Mataram.

Penanganan stunting tidak lagi terbatas pada desa tertentu, melainkan menjadi gerakan menyeluruh di seluruh wilayah NTB. Namun, daerah dengan angka tertinggi seperti Lombok Timur dan Lombok Utara akan menjadi prioritas utama.

“Kita tidak bicara 40 desa saja. Ini seluruh NTB harus bergerak, tapi tentu fokus pada wilayah dengan angka tertinggi,” katanya.

Kepala Bidang Pelayanan Primer, Komunitas dan lanjutan Dinas Kesehatan NTB, H. Badaruddin, menjelaskan, penanganan stunting dilakukan melalui dua pendekatan, intervensi spesifik di sektor kesehatan dan intervensi sensitif lintas sektor.
“Intervensi spesifik itu menyasar seribu hari pertama kehidupan, mulai dari calon pengantin, ibu hamil, hingga balita. Di situ kontribusinya sekitar 30 persen,” jelasnya.

Meski demikian, bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi tetap dilakukan melalui pemenuhan asupan gizi, khususnya protein hewani, serta penanganan penyakit penyerta jika ada.

Dalam kaitan itu Ketua tim penggerak PKK NTB Sinta M. Iqbal berpesan program intervensi stunting ini dalam pelaksanaannya sukses, ia mengajak semua element untuk bekerjasama termasuk melibatkan pengurus PKK dikabupaten/kota serta kader posyandu yang tersebar.

“Stunting ini urusan kita semua. Jadi saya harap kita juga kerja bareng-bareng”. Pesan bunda Sinta.

Upaya lintas sektor dan pendekatan berbasis data ini juga dilaksanakan bukan hanya dalam rangka penurunan stunting namun sebagai persiapan survei gizi tahun 2026.

Berita terkait

RSUP Kepri Raja Ahmad Tabib Laksanakan Pendampingan Pola Tarif Layanan Berbasis Unit Cost

RSUP Kepri Raja Ahmad Tabib Laksanakan Pendampingan Pola Tarif Layanan Berbasis Unit Cost

Tanjungpnang-Spektroom : Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad mendorong penyusunan pola tarif layanan kesehatan di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) dilakukan secara akuntabel, berkeadilan, serta mencerminkan biaya riil pelayanan, dengan tetap memperhatikan karakteristik wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Ansar saat menghadiri Ekspose Tata Kelola Pola Tarif Layanan RSUD Raja Ahmad

Desmawati, Rafles
Ombudsman Sumbar: Tata Kelola Dana Komite Sekolah SMA-SMK Rawan Pungli

Ombudsman Sumbar: Tata Kelola Dana Komite Sekolah SMA-SMK Rawan Pungli

Padang-Spektroom : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat menyoroti tata kelola pendanaan pendidikan melalui Komite Sekolah di SMA dan SMK Negeri se-Sumbar. Praktik yang berjalan dinilai rawan maladministrasi dan korupsi. Koreksi itu disampaikan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA) Pencegahan Maladministrasi yang diserahkan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, kepada Kadis Pendidikan

Diah Utami, Rafles
ссс