Pengendalian Inflasi dan Harga Komoditas Pangan Strategis, Jelang Ramadhan
Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto, bersama Anggota Forkopimda serta beberapa kepala OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah (Rakor TPID), Tahun 2026, secara virtual dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Rabu (18/2/2026).
Sementara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026, yang dirangkai dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Progran 3 Juta Rumah, berlangsung secara luring di Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) RI Ateng Hartono dalam paparannya menerangkan seputar komoditas penyumbang utama Indeks Perkembangan Harga (IPH) di 199 Kabupaten/Kota, sampai dengan tanggal 13 Februari 2026.
"Kalau kita bandingkan di minggu yang lalu itu ada 170 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH. Artinya mengalami peningkatan dibandingkan dengan minggu ini yang hanya 199 Kabupaten/Kota" rincinya.
Dari 199 Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH tersebut, ada 10 Kabupaten/kota yang kenaikan IPH-nya tertinggi.
Yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kenaikan IPH itu ada di Kabupaten Lombok Timur, naik 7,30 persen.
Kemudian di Jawa Timur, ada di 5 Kabupaten/Kota, yaitu di Blitar naik 6,76 persen, Terenggalek 6,30 persen, Nganjuk dan Pacitan naik 4,18 persen dan Lamongan.
"Kabupaten-kota yang lainnya itu di Papua Selatan, di Bovendigul, kemudian di Bangka Blitung ada di Kabupaten Bangka Selatan, di Nusa Tengah Barat, di Lombok Barat" terang dia lagi.
Namun, lanjut Ateng Hartono ada 10 kabupaten kota yang mengalami penurunan IPH terendah. Ini di Aceh, Kabupaten Benar Meriah, turun 6,20 persen. Kemudian Sulawesi Tengah, di Banggai Kepulauan serta Konawe Selatan.
Diforum yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (BAPANAS), I Gusti Ketut Astawa menjelaskan tentang Pengendalian Inflasi dan Harga Komoditas Pangan Strategis khususnya Cabai Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Menurut Ketut Astana harga cabai di pelelangan cabai di Sleman sudah mencapai Rp. 75.000/Kg.
"Itu petani datang ke pelelangan, kemudian harga pelelangan itu harga yang diterima oleh petani, 75 ribu. Kenapa tinggi? antara lain penyebabnya adalah faktor musim penghujan." ujarnnya.
Ketut Astana menambahkan, bahkan di Kediri pernah mencapai harga di RP. 90.000, namun telah turun. Namun karena hujan berkepanjangan sehingga mempengaruhi harga.
"Tingginya harga cabai ditingkat produsen bukan disebabkan tidak ada barang, barang sangat banyak di standing crop-nya, tapi tidak ada yang merani metik, karena cabai dalam kondisi basah tidak bisa lama disimpan" terangnya lagi.
Langkah yang diambil Bapanas untuk mengendalikan harga adalah memberikan subsidi biaya transportasi untuk memindahkan stok cabai dari daerah surplus (seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur) ke daerah defisit guna menekan disparitas harga.
Selain itu Bapanas bekerja Sama dengan Petani Champion (petani penggerak : red) untuk memasok cabai langsung ke pasar induk dengan harga yang lebih rendah dari harga yang lebih rendah dari harga pasar.
"Jadi Pasar Induk kita kasih banyak cabai dulu biar agak turun di Pasar Induk paling tidak tetap di posisi 75-80 ribu rupiah. Bahkan nanti di hilir bisa mencapai seratusan ribu. Nah ini yang kami lakukan sehingga kami dapat memastikan di mana kita mendapatkan cabai dengan harga standar."
Kemudian terkait dengan harga ayam, berdasarkan pantauan di wilayah Jadetabek, relatif masih bagus, harga dikisaran 40-an ribu. Kemudian telur dikisaran 30 ribuan.(@Ng).
