Penurunan Angka Zero Dose Diupayakan Di Jawa Tengah, Imunisasi Dipercepat
Solo - Spektroom : Guna menurunkan angka zero dose atau anak yang belum mendapatkan vaksin sama sekali di Jawa Tengah, ( Selasa 05/05/2026 ) digelar advokasi percepatan imunisasi rutin di Kantor Dinas Kesehatan Kota Sutakarta
Advokasi yang dipelopori Pusat Penelitian Kesehatan LPPM Universitas Diponegoro - UNDIP , UNICEF dan Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan fokus utama mencakup pengawalan program imunisasi rutin dan pengenalan 16 jenis anitigen vaksin yang sekarang menjadi standart nasional
Dalam sambutannya, Ketua Puslitkes LPPM UNDIP, Martini menyampaikan dinamika program kesehatan pemerintah terus berkembang, dimana jumlah jenis vaksin yang diberikan meningkat dari sebelumnya 10 jenis menjadi 16 jenis antigen bertujuan memperkuat imunitas masyarakat, khususnya pada kelompok rentan seperti anak-anak dan siswa sekolah dasar. Selain itu, terdapat penyesuaian skema pemberian vaksin HPV bagi anak sekolah yang kini lebih efisien.
"Kegiatan ini merupakan satu kegiatan yang tetap dipandang sebagai kegiatan yang urgensi terutama untuk percepatan imunisasi rutin di dalam penurunan zero dose dan juga introduksi vaksin baru," Jelas Martini
Menyukseskan angka zero dose diperlukan pendekatan kepada seluruh pemangku kepentingan guna mengawal hingga target tahun 2030 mendatang. Secara teknis, pertemuan ini juga menginisiasi pembentukan kelompok kerja yang bertugas mengawal regulasi dan operasional di tingkat daerah.
Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk memastikan setiap tahapan imunisasi terdokumentasi dan terencana dengan baik. Langkah ini diharapkan dapat menutup celah administratif yang selama ini menghambat pencapaian target imunisasi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati, menyatakan pemerintah telah menjamin ketersediaan imunisasi dasar lengkap secara gratis bagi seluruh masyarakat.
Dihimbau orang tua untuk memanfaatkan fasilitas di Puskesmas, rumah sakit, maupun klinik tanpa perlu mengkhawatirkan biaya.
Komitmen ini merupakan upaya nyata pemerintah dalam melindungi hak anak untuk hidup sehat dan terbebas dari penyakit menular.
"Upaya untuk kita bisa mengetahui angka zero dose ini tentunya kita juga harus perkuat dengan upaya pencatatan pelaporan yang valid menggunakan sistem terintegrasi nasional dari Kemenkes," kata Retno.
Validitas data menjadi kunci agar intervensi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah tepat sasaran bagi setiap anak yang membutuhkan perlindungan.
Dinas Kesehatan Kota Surakarta terus melakukan penyisiran melalui sistem pelaporan digital guna memantau perkembangan cakupan imunisasi di lapangan.
Dengan data yang valid dan dukungan lintas sektoral, diharapkan angka penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Surakarta dapat terus ditekan secara konsisten. (Dan)
