Perangi Korupsi dari Hulu, KPK dan Muhammadiyah Perkuat Pendidikan Integritas
Spektroom - Jaringan luas Muhammadiyah di bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan komunitas masyarakat menjadikan organisasi ini sebagai mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) dalam menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Kantor Pusat Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (20/1/2026)
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menegaskan strategi penegakan hukum akan selalu menemui jalan terjal jika tidak dibarengi dengan internalisasi nilai moral di akar rumput.
“Kemitraan ini memperkuat strategi KPK yang tidak sekadar bertumpu pada penegakan hukum, melainkan pembentukan karakter,” tegas Ibnu.
KPK dan PP Muhammadiyah, sepakat mengembangkan pendidikan antikorupsi berbasis nilai keagamaan dengan menyusun modul pembelajaran yang sejalan dengan ajaran Islam melibatkan sivitas akademika Muhammadiyah di berbagai daerah, serta memperkuat peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen integritas di lingkungannya masing-masing.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyoroti regulasi negara terus diperketat, sebab korupsi tetap menemukan celah dengan masih adanya toleransi sosial di tengah masyarakat. Baginya, pemberantasan korupsi bukan sekadar urusan pasal, melainkan perang melawan mentalitas kolektif yang permisif.
“Pemberantasan korupsi menghadapi tantangan kultural, karena ada toleransi sosial terhadap berbagai penyimpangan sehingga membuka celah,” kata Haedar.
Oleh karenanya, ia berharap melalui kolaborasi ini kejujuran kembali diletakkan sebagai nilai publik tertinggi, sehingga perilaku koruptif dipandang sebagai penyimpangan norma sosial yang menjijikkan dan bukan lagi hal yang dimaklumi.
