Perkuat Mutu Layanan KB, Plt Kaper BKKBN Audiensi dengan BPOM Maluku Utara
Sofifi–Spektroom : Dalam upaya memperkuat pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Provinsi Maluku Utara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Provinsi Maluku Utara, Ansar Djainahu, S.Sos, melakukan audiensi strategis dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Rabu (5/8/2026).
Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kepala BPOM tersebut diterima langsung oleh Kepala BPOM Maluku Utara di Sofifi, Ermanto Siahaan, S.Farm., Apt., MM beserta jajaran.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana.
Plt Kaper BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor ini menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan pusat berjalan efektif hingga ke daerah. "Koordinasi ini merupakan langkah konkret kami untuk memastikan bahwa setiap layanan KB yang diterima masyarakat Maluku Utara adalah layanan yang aman, bermutu, dan sesuai standar.
Keputusan Bersama antara Mendagri, Menkes, Kemendukbangga/BKKBN dan Kepala BPOM harus kita kawal bersama implementasinya di daerah," ujar Ansar.
Sementara itu, Kepala Balai POM Maluku Utara, Ermanto Siahaan, menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Ia juga mengusulkan agar kolaborasi tidak hanya terbatas pada pengawasan alat dan obat kontrasepsi, tetapi diperluas pada edukasi pencegahan penyalahgunaan obat di kalangan remaja.
"Kalau ada kegiatan penyuluhan, sebaiknya disisipkan materi tentang penyalahgunaan obat, atau dimasukkan sekalian dalam klausul MoU. Bahkan dalam kegiatan - kegiatan tertentu, libatkan pemateri dari BNN dan BPOM. Karena sasaran penyalahgunaan obat selama ini adalah remaja, jadi kita harus bersama-sama memutus mata rantainya sesegera mungkin," jelas Ermanto.
Ermanto menambahkan, kehadiran BPOM di Maluku Utara saat ini baru ada di Kabupaten Pulau Morotai dan di Sofifi, sehingga sinergi dengan BKKBN menjadi sangat strategis untuk memperluas jangkauan pengawasan dan edukasi.
Melalui pertemuan ini, Kemendukbangga/BKKBN Perwakilan Maluku Utara dan Balai POM Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat pembinaan, pengawasan, serta evaluasi pelayanan KB secara berkelanjutan, guna menjamin masyarakat memperoleh pelayanan KB yang aman, bermutu, dan berkualitas.
