Perkuat Pemanfaatan SEPAKAT, PPN/Bappenas Gelar Diseminasi Optimalisasi Satu Data
Spektroom - Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kamis, 18 Desember 2025 menyelenggarakan Diseminasi Optimalisasi Satu Data untuk Mendukung Perencanaan dan Penyediaan Layanan Dasar Berbasis Bukti.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mengenai pemanfaatan Sistem Perencanaan Kolaboratif dan Analisis DataTerpadu (SEPAKAT) yang juga mengolah Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/ Bapenas, Vivi Yulaswati menyebutkan, Bappenas sangat mendukung kebijakan yang mengedepankan data berbasis bukti, melalui penyusunan berbagai dokumen yang memuat berbagai sasaran.
"Data Berkualitas sangat penting, bagaimana data yang akurat dan terstandardisasi (sesuai prinsip Satu Data) menghasilkan intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran" ujar Vivi Yulaswati.
Satu data juga memerlukan optimalisasi data dengan cara membagikan metode dan alat yang digunakan untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang sebelumnya terfragmentasi.
Sebagai bukti bahwa data tersebut terafiliasi dalam satu data yaitu mampu menyajikan studi kasus atau metrik yang menunjukkan perbaikan nyata dalam layanan publik berkat penggunaan data yang terpusat dan terkelola dengan baik.
Diforum yang sama Unit Leader of Decentralized and Governance DFAT, Kedutaan Besar Australia, Astrid Kartika mengatakan data bukan sesuatu yang baru kita semua, namun kita punya terlalu banyak data.
Sehingga kadang memang perlu dipaksa untuk bisa menyatukan, mensinergikan, dan kemudian cross-utilization atau cross-fertilization, jadi saling menyuburkan dari berbagai macam sumber yang ada di Indonesia.
Oleh karenanya, Supporting Kaloborasi for Local Government Accountability (SKALA) atau Mendukung Kolaborasi untuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah, adalah program yang didukung oleh pemerintah Australia, namun merupakan programnya pemerintah Indonesia, menjadikan data dan satu data itu sebagai salah satu pilar utamanya.
"Demikian juga kami menyambut baik dengan dikeluarkannya Inpres no. 4 tahun 2025 tentang DTSEND (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional : red), serta bagaimana peraturan-peraturan turunannya yang lain, termasuk peraturan Menteri PPN/ Bapenas tentang perdomaan berbagi pakai DTSEN, itu bisa didukung pelaksanaannya melalui platform sepakat." ujar Astrid Kartika menjelaskan.
Namun DTSEN sebenarnya bukan sebuah tool yang baru, cukup lama sekali. Ini di inisiasi dan survive berbagai macam pergantian politik data di Indonesia.
"Saya sampaikan didalam penggunaan data ini dan senang sekali melihat SEPAKAT ini berevolusi. Jadi berevolusi dari sistem data yang terus berganti-ganti dan sekarang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan Inpres no. 4 tahun 2025 tentang DTSEN" tutup Astrid (@Ng).
