Persediaan Pangan di gudang Bulog mampu mencukupi Kebutuhan Sampai Bulan Febuari 2026 Mendatang.

Persediaan Pangan di gudang Bulog mampu mencukupi Kebutuhan Sampai  Bulan Febuari 2026 Mendatang.
Penyaluran beras PSHP di GOR Satria Purwokerto (Foto ; Biantoro)

Spektroom - Bulog Jawa tengah tahun ini (2025) menyiapkan 168.000 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan SPHP untuk menahan laju kenaikan harga beras dipasaran. Selain menstabilkan harga beras dipasaran, pendistribusian beras SPHP ini, juga dimaksudkan untuk menjaga pasokan beras agar tetap tersedia dipasaran.

Pemimpin wilayah Perum Bulog Jawa Tengah Kholisum kepada wartawan di Semarang. Dalam penyalurannya kepasaran pembeli dibatasi hanya boleh membeli 2 kantong yang masing-masing berisi 5 kilogram.

Petugas. Bulog Purwokerto Siapkan beras SPHP Minggu (20/7)

Menyinggung persediaan beras di Bulog Jawa Tengah saat ini terdapat 486 ribu ton beras dan cukup untuk memenuhi.kebutuhan pangan hingga bulan Febuari 2026 dengan istimasi 55 ton perbulan.


Sementara itu hari ini di Purwokerto penyaluran beras SPHP dilakukan di GOR Satria Purwokerto, melalui Gerakan Pangan murah yang diprakasai Polresta Banyumas dan dinas instansi terkait. Pada penyaluran ini disiapkan sekitar 8 kwintal beras. (Bin).

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс