Persoalan Klasik Warnai Kinerja Aparatur Sipil Negara

Spektroom — Pembenahan birokrasi dan kualitas layanan publik masih menyisakan pekerjaan rumah serius, di tahun 2026. Hal itu terungkap pada rapat pimpinan (rapim) Pemerintah Kota Sawahlunto yang dipimpin Wali Kota, Riyanda Putra bersama Wakil Wali Kota, Jeffry Hibatullah pada awal tahun 2026.

Selain itu, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Masih lemahnya konsistensi disiplin dan integritas aparatur, yang terlihat dari persoalan klasik seperti absensi, kepatuhan seragam dan etika, penggunaan kendaraan dinas, hingga ketidaksesuaian antara kinerja dan penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

“Pakta integritas jangan hanya dibaca saat pelantikan. Dokumen itu harus menjadi kompas dalam bekerja, selama ini belum sepenuhnya menjadi budaya kerja, melainkan cenderung berhenti sebagai formalitas administratif,” kata Riyanda, Senin (12/1/2026).


Wakil Wali Kota, Jeffry Hibatullah juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam merancang program kerja. Adanya kecenderungan program yang tidak sejalan dengan arah kebijakan nasional, sehingga peluang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat kerap terlewatkan. Kalau program tidak selaras dengan RPJMN dan prioritas Presiden, jangan berharap dukungan anggaran pusat bisa maksimal.

Sorotan paling krusial dalam rapim tersebut tertuju pada manajemen RSUD Sawahlunto. Pemerintah daerah mengakui masih adanya keluhan masyarakat terkait mutu pelayanan dan ketersediaan obat, persoalan yang dinilai tidak boleh lagi dibiarkan berlarut-larut. Rumah sakit daerah sebagai garda terdepan layanan kesehatan publik dituntut segera melakukan pembenahan nyata, bukan sekadar perbaikan di atas kertas.

Penguatan kualitas SDM ASN, disiplin kerja, dan perbaikan layanan publik harus menghasilkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar laporan kinerja yang rapi secara administrasi.