Pilkades Serentak Digelar 2027, Puluhan Jabatan Kades di Ponorogo Dipastikan Kosong Tahun 2026

Moch Haryono

15 Jul 2025 — 1 min read

Kepala Dinas PMD Ponorogo, Toni Sumarsono

SPEKTROOM.ID. : Sedikitnya 60 masa jabatan kepala desa (kades) pada tahun 2026 akan berakhir, sementara pemilihan kepala desa (pilkades) serentak baru akan digelar pada tahun 2027. Itulah sebabnya, puluhan jabatan kepala desa di kabupaten Ponorogo pada tahun 2026 dipastikan kosong. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Ponorogo, Toni Sumarsono menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pilkades, tidak ada pelaksanaan pilkades tahun 2026. “Pilkades serentak dijadwalkan tahun 2027. Karena itu, akan ada kekosongan jabatan untuk 60 desa yang masa kepemimpinannya habis di 2026,” katanya. (Har)

Berita terkait

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Jakarta – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting

Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Ketua PWI Kalteng, M Zaenal: "setiap pihak tetap menghormati profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," Palangkaraya-Spektroom : Dunia jurnalistik terasa tersentak. Bagi banyak insan pers, pernyataan yang dilontarkan advokat nasional Hotman Paris Hutapea dinilai bukan sekadar kritik, tetapi telah menyentuh kehormatan profesi wartawan yang selama ini menjadi salah

Pastikan Pemerintahan Lombok Barat Tetap Berjalan, Gubernur NTB Serahkan Radiogram Mendagri

Mataram-Spektroom : Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, didampingi Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, secara resmi menyerahkan Radiogram Menteri Dalam Negeri dan Surat Gubernur NTB kepada Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, sebagai dasar pelaksanaan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Langkah tersebut diambil untuk

APBD Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur NTB M.Iqbal mengungkapkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi

ссс