Pimpin Rakor TPID, Mendagri Evaluasi Dampak Unjuk Rasa Anarkhis
Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah TPID Provinsi Lampung dipimpin Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan bersama Forkopimda dan Staf Ahli Bid. Ekubang, serta sejumlah Kepala Dinas dan Badan dilingkungan Pemprov Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Infiasi di Daerah Tahun 2025, secara virtual dari Ruang Coment Center Diskominfotik Lampung, Senin (8/9/2025).
Rapat koordinasi yang Dirangkai Dengan Pengumuman Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Provinsi, Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan kemiskinan Ekstrem dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat.
Mendagri Tito Karnavian saat membuka Rakor mengevaluasi peristiwa unjuk rasa yang terjadi antara 25 Agustus hingga 7 September 2025, baik dampak dari unjuk rasa maupun langkah Gubernur dan Bupati/Walikota dalam menyikapi peristiwa tersebut.
Dalam evaluasinya Mendagri mengatakan mencatat ada 228 aksi unjuk rasa atau Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (P2DU), yang diatur dalam UU Nomor 9/98 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
"Penyampaian pendapat dimuka umum itu dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menyampaikan pendapat ke media, kemudian menyampaikan ke parlemen, salah satunya dengan cara aksi unjuk rasa" terang Mendagri.
Tito Karnavian juga mencatat P2DU tersebut ada 228 aksi dari jumlah tersebut tidak terjadi di Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota.
"Saya berusaha mendata Daerah yang minggu lalu terjadi dan tidak ada unjuk rasa, bagi daerah yang tidak ada unjuk rasa, saya ucapkan terima kasih, mungkin masyarakat yang tidak mau unjuk rasa atau forkompitanya bagus dalam memberikan pencerahan sehingga idak berunjukrasa namun melalui saluran yang lain" rincinya.
Pada bagian lain evaluasinya, Mendagri juga menyampaikan dari peristiwa unjuk rasa terjadi di 142 dari 514 Kabupaten /Kota yang ada dan dari 142 itu 42 Kabupaten Kota aksinya berakhir anarkhis dan sisanya yang berakhir dengan kondusif tanpa kekerasan.
Sementara untuk merehabilitasi korban dan rekonstruksi fasilitas pemerintah yang dirusak massa, Mendagri mendata korban, baik yang luka maupun yang meninggal dunia.
Selain petugas, Kemendagri juga mendata korban dari masyarakat, setidaknya ada 10 orang meninggal korban unjuk rasa di Jakarta, 4 di Makassar, Manokwari, Surakarta, Jogja dan Semarang masing-masing 1 korban meninggal dan akan diberikan bantuan rumah.
"Untuk langkah rehabilitasi, Kementerian Sosial sudah memberikan bantuan kepada mereka kemudian untuk tahap rekonstruksi, melakukan perbaikan secepat mungkin fasilitas yang rusak agar layanan publik kembali normal" katanya lagi
Untuk rekonstruksi tersebut menurut Tito Karnavian Kementrian PU telah mengalokasikan dana Rp.900 miliar dan telah menugaskan Dirjen Otonomi Daerah untuk mendata semua daerah-daerah yang mengalami kerusakan.
"Saya sudah bertemu dengan menteri PU dan beliau sudah menyiapkan dana untuk merekonstruksi fasilitas pemerintah yang dibakar massa dan saya juga perintahkan Dirjen Otda untuk mendata Daerah mama yang mengalami kerusakan" pungkasnya.(@Ng).
