Plt Bupati Ponorogo Kawal Program MBG
Spektroom - Kabupaten Ponorogo mendapat total kuota 117 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah 117 SPPG itu, 49 di antaranya sudah operasional, 12 belum operasional, 1 berhenti sementara, dan sisanya masih tahap persiapan.
Kecamatan Ponorogo tercatat sebagai wilayah dengan kuota SPPG paling banyak, yakni 19 unit yang 9 di antaranya sudah aktif. Sedangkan, Kecamatan Ngebel, Sooko, dan Pudak masing-masing memiliki kuota 1 SPPG dan belum beroperasi.
Plt. Bupati Ponorogo, Lisdyarita pada rapat dengan para camat, lurah serta Perangkat Daerah di ruang Bantarangin Pemkab setempat meminta setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebelum beroperasi. “Ini langkah pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi, penerima manfaatnya adalah kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ungkap Lisdyarita (20/2/2026).
Pentingnya kualitas bahan baku dan standar menu. Dengan nominal setara Rp 8.000- Rp 10.000 per porsi makan, kualitas bahan baku tidak boleh disepelekan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Ponorogo Harjono menjelaskan SPPG sebagai unit usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 56210). Karena termasuk usaha kecil dengan risiko menengah rendah, maka wajib memiliki PBG (persetujuan bangunan gedung), NIB (nomor induk berusaha), sertifikat standar, dan SLHS. Proses teknis dilakukan oleh dinas terkait, bukan hanya dinas perizinan.
Besarnya anggaran dalam program MBG di Ponorogo yang mencapai Rp 1,7 triliun per tahun harus mampu meningkatkan perekonomian sehingga yang merasakan dampaknya tidak hanya penerima manfaat. Koordinator Wilayah SPPG Ponorogo, Sheila Amanda menjamin setiap kepala unit SPPG bergelar sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) yang direkrut secara nasional melalui proses ketat.
Data penerima manfaat bersumber dari dapodik, education management information system (EMIS), serta data ibu hamil dan menyusui dari pusat. Pihaknya juga siap melakukan koordinasi dengan setiap pemangku wilayah di Ponorogo agar program MBG tepat sasaran.
