Polres Karimun Gelar Apel Pasukan, Tanda Operasi Patuh Seligi 2025 Dimulai

Polres Karimun Gelar Apel Pasukan, Tanda Operasi Patuh Seligi 2025 Dimulai
Apel gelar pasukan Operasi Patuh Seligi di halaman Mapolres Karimun

Spektroom — Polres Karimun resmi memulai pelaksanaan Operasi Patuh Seligi 2025 melalui apel gelar pasukan yang berlangsung khidmat dan penuh semangat di halaman Mapolres Karimun, Senin pagi (14/7). Apel ini dipimpin langsung oleh Kapolres Karimun, AKBP Robby Topan Manusiwa, S.I.K., M.H., sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan lalu lintas yang semakin kompleks.

Hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat penting, di antaranya Wakapolres Karimun KOMPOL Salahuddin, S.I.K., M.H, Kabag Ops Polres Karimun KOMPOL Agung Surya Wiguna, S.T, serta perwakilan dari unsur TNI, Dishub, UPTD Tanjung Balai Karimun, dan para Kapolsek jajaran.

Operasi Patuh Seligi tahun ini digelar serentak di wilayah hukum Polda Kepri, dengan fokus utama pada peningkatan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam amanatnya, Kapolres Karimun menegaskan bahwa operasi ini mengedepankan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, yang tetap didukung oleh penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik (ETLE), baik statis maupun mobile.

"Operasi ini bertujuan menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan fatalitas di jalan raya. Kami ingin membangun budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan di masyarakat," ujar Kapolres dalam amanatnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya deteksi dini terhadap titik rawan kecelakaan, serta optimalisasi sosialisasi melalui berbagai media. Petugas juga diinstruksikan untuk terus menyampaikan imbauan keselamatan berlalu lintas melalui pemasangan spanduk, baliho, leaflet, hingga media sosial.

Penyematan pita operasi kepada perwakilan personel menjadi simbol dimulainya Operasi Patuh Seligi 2025. Kegiatan berlangsung lancar dan tertib, serta ditutup dengan doa bersama dan sesi foto sebagai bentuk soliditas seluruh unsur pengamanan.

Apel gelar pasukan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi wujud nyata komitmen seluruh stakeholder untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Operasi ini akan berlangsung mulai 14 hingga 27 Juli 2025, dengan mengusung tema nasional: “Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas 2045.”

Dengan dimulainya operasi ini, Polres Karimun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung dan terlibat aktif dalam menciptakan situasi lalu lintas yang lebih baik, demi keselamatan bersama.(Muslim Piliang)

Berita terkait

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Gandeng BKN, Menteri Dody Komitmen Wujudkan Good Governance di Kementerian PU

Jakarta – Spektroom : Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance di lingkungan Kementerian PU. Langkah ini diperkuat melalui kolaborasi bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) guna meningkatkan kualitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN). Menteri Dody mengatakan kehadiran BKN sangat penting

Nurana Diah Dhayanti
Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Bak Tersambar Petir, PWI Kalteng Tempuh Jalur Hukum Usai Pernyataan Hotman Paris Dinilai Hina Profesi Wartawan

Ketua PWI Kalteng, M Zaenal: "setiap pihak tetap menghormati profesi pers sebagai salah satu pilar demokrasi," Palangkaraya-Spektroom : Dunia jurnalistik terasa tersentak. Bagi banyak insan pers, pernyataan yang dilontarkan advokat nasional Hotman Paris Hutapea dinilai bukan sekadar kritik, tetapi telah menyentuh kehormatan profesi wartawan yang selama ini menjadi salah

Polin
APBD  Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

APBD Menjadi Instrumen Pembangunan yang Berdampak Nyata bagi Masyarakat NTB

Mataram-Spektroom : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan instrumen utama untuk menghadirkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Gubernur NTB M.Iqbal mengungkapkan, pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya merupakan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi

Marsam Putrangga, Rafles
ссс