Pramono Anung Dorong OJK Perkuat Akses Pembiayaan UMKM Jakarta
Jakarta-Spektroom : Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendorong penguatan sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat pembangunan ekonomi sekaligus memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pesan tersebut disampaikan Pramono saat memberikan Pembekalan 45 Calon Kepala Kantor OJK (PCKO) Angkatan III Tahun 2026 dalam kegiatan Institutional Visit di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, kunjungan kelembagaan tersebut tidak sekadar menjadi agenda pembekalan bagi calon pemimpin OJK, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pembangunan daerah.
"OJK mempunyai posisi strategis mendukung pembangunan ekonomi daerah. Karena itu, kebijakan sektor jasa keuangan diharapkan dapat berjalan searah dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing wilayah," ujarnya.
Ia, meminta para calon pemimpin OJK nantinya mampu mengambil kebijakan yang selaras dengan karakteristik daerah penugasan, termasuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan keuangan di DKI Jakarta.
"Sebagai calon pemimpin, saya sampaikan agar dalam mengambil kebijakan dapat searah dengan prioritas pembangunan di DKI Jakarta serta mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah," katanya.
Menurutnya, penguatan sektor usaha tersebut penting karena UMKM memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Karena itu, Pramono berharap kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan OJK tidak berhenti pada peningkatan literasi keuangan, tetapi juga mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM.
Upaya tersebut juga sejalan dengan arah kebijakan OJK melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM. Regulasi tersebut mengatur kewajiban bank dan lembaga keuangan nonbank memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.
Di tingkat daerah, penguatan akses keuangan juga dilakukan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). OJK pada awal 2026 menyebut TPAKD DKI Jakarta diarahkan untuk mempercepat ekosistem keuangan inklusif, termasuk digitalisasi sektor ekonomi prioritas.
Ia, berharap sinergi yang selama ini berjalan baik antara Pemprov DKI Jakarta dan OJK dapat terus diperkuat sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala OJK Institute, Kristianto Puji Rahayu, mengatakan Jakarta sengaja dipilih sebagai lokasi Institutional Visit karena memiliki berbagai program yang dinilai relevan untuk menjadi referensi dalam pengembangan ekonomi daerah.
"Kenapa DKI yang kami pilih, karena DKI memiliki banyak sekali program yang dapat dicontoh untuk pengembangan ekonomi daerah dan TPAKD. Para peserta mendapat insight dari Gubernur, baik dari sisi kepemimpinan maupun creative thinking untuk memajukan daerah," katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Jabodebek, Edwin Nurhadi, menjelaskan, 45 peserta PCKO Angkatan III Tahun 2026 terdiri atas 33 laki-laki dan 12 perempuan. Mereka berasal dari kantor pusat maupun sejumlah kantor OJK daerah dan dipersiapkan untuk mengisi posisi kepemimpinan OJK di berbagai wilayah Indonesia.
Melalui pembekalan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memiliki kapasitas teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan, tetapi juga mampu memahami karakteristik serta kebutuhan pembangunan ekonomi di daerah yang nantinya menjadi wilayah penugasan mereka.
