Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin Tekankan Transformasi Ekonomi Butuh Kepastian Hukum dan SDM Berkualitas
Makassar-Spektroom: Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia sekaligus Asdir II Pascasarjana UMI Makassar, Prof. Dr. Mahfud Nurnajamuddin, menegaskan transformasi ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan berhasil tanpa dukungan kepastian hukum, birokrasi yang efektif, serta sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.
Menurut Mahfud, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 hingga visi mencapai 8 persen pada 2029 merupakan ambisi besar pemerintah untuk membawa Indonesia keluar dari pola pertumbuhan moderat yang selama ini stagnan di kisaran lima persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut tidak akan mudah diwujudkan apabila transformasi ekonomi hanya bertumpu pada slogan dan optimisme politik semata.
“Indonesia membutuhkan reformasi ekonomi yang nyata dan konsisten. Kepastian hukum, efisiensi birokrasi, dan kualitas SDM menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi ekonomi nasional,” ujarnya.
Mahfud menjelaskan, selama ini pemerintah terus mendorong program hilirisasi industri sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Akan tetapi, menurutnya, hilirisasi tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan smelter atau kawasan industri.
Ia menilai Indonesia harus mampu membangun ekosistem industri yang kokoh agar investasi benar-benar mampu memperkuat struktur ekonomi nasional dan tidak sekadar meningkatkan ketergantungan terhadap modal asing.
“Investor membutuhkan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat. Tanpa itu, percepatan industrialisasi akan sulit berjalan optimal,” katanya.
Selain itu, Mahfud menekankan pentingnya pembangunan SDM berkualitas agar Indonesia mampu bersaing dalam era transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.
Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia justru dapat menjadi beban apabila tidak diiringi peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi.
“Transformasi ekonomi membutuhkan SDM yang produktif, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Ini menjadi pekerjaan besar pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pengelolaan APBN yang lebih produktif untuk mendukung industrialisasi, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, serta pemerataan ekonomi di berbagai daerah.
Mahfud menilai pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkecil ketimpangan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna apabila rakyat masih menghadapi kesulitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Dalam analisisnya, tantangan ekonomi global juga masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai pemerintah, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang diproyeksikan berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS dalam KEM PPKF 2027.
Menurut Mahfud, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara ambisi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi nasional.
Ia menegaskan Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, hingga posisi strategis secara geopolitik.
Namun seluruh potensi tersebut, kata dia, hanya akan memberikan dampak optimal apabila dibarengi kepemimpinan yang konsisten menjalankan reformasi ekonomi, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan produktivitas nasional.
“Sekarang publik menunggu pembuktian nyata apakah transformasi ekonomi yang digaungkan pemerintah benar-benar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya.
