Program Trenggiling Pertamina NTB Dorong Peralihan ke Bright Gas dan Tepat Sasaran LPG Subsidi

Program Trenggiling Pertamina NTB Dorong Peralihan ke Bright Gas dan Tepat Sasaran LPG Subsidi
Kepala Disperindag NTB, H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A. Apresiasi program Trenggiling (Trade-In Tabung Keliling) Pertama di Indonesia (foto Diskominpotik ntb)

Mataram-Spektroom : PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus melalui Sales Area Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Provinsi NTB dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) resmi meluncurkan program Trenggiling (Trade-In Tabung Keliling) di Mataram. Program penukaran tabung LPG 3 kilogram bersubsidi ke Bright Gas Non-PSO secara keliling ini menjadi yang pertama diterapkan di Indonesia.

Program tersebut merupakan upaya mendorong penggunaan LPG non-subsidi oleh masyarakat mampu dan pelaku usaha, sekaligus memastikan penyaluran LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, H. Lalu Wiranata, S.IP., M.A., mengapresiasi inovasi tersebut karena dinilai menjadi terobosan baru dalam penyaluran energi.

"Program ini sangat potensial. Kalau ikut lomba inovasi, saya yakin bisa menjadi juara karena baru pertama di Indonesia," katanya pada Selasa, (28/7/2026).

Ia menilai Trenggiling tidak hanya mendukung ketepatan sasaran subsidi energi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi NTB.

"Kami sudah berdiskusi bersama Dinas ESDM, Pertamina dan Bulog untuk mendukung program Bapak Gubernur melalui pembentukan Desa Mandiri Energi. Fokus utamanya adalah mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di desa-desa sasaran. Disperindag siap berkolaborasi dengan siapa pun demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Wiranata.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB, H. Syamsuddin, S.Hut., M.Si., menegaskan keberhasilan program sangat bergantung pada kesadaran masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.

"Pemerintah Provinsi NTB berperan sebagai fasilitator agar kuota LPG subsidi benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat yang kurang mampu. Kami berharap masyarakat yang mampu dapat beralih dari tabung melon ke LPG non-subsidi," ujarnya.

Menurut Syamsuddin, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Pertamina dan Hiswana Migas menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi LPG subsidi berjalan sesuai regulasi dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.

"Target utama Bapak Gubernur adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa-desa sasaran terutama yang masuk dalam program Desa Berdaya. Ketika subsidi tepat sasaran, masyarakat yang membutuhkan memperoleh manfaat secara optimal, sementara kelompok mampu dan pelaku usaha menggunakan LPG non-subsidi," katanya.

Saat yang sama, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah NTB, Dany Hutama Aji, mengatakan Trenggiling mengusung strategi "jemput bola" dengan mendatangi langsung konsumen di kawasan perkotaan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi.

"Selama ini pangkalan lebih banyak menyediakan LPG 3 kilogram, sehingga masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan produk non-PSO sering mengalami kesulitan. Melalui Trenggiling, armada kami akan menyisir wilayah perkotaan dan pusat ekonomi agar konsumen dapat langsung melakukan trade-in ke Bright Gas 5,5 kilogram," ujarnya.

Menurut Dany, sasaran utama program ini adalah pelaku usaha komersial seperti UMKM, usaha laundry, hotel, restoran, hingga kelompok masyarakat yang secara ekonomi sudah mampu menggunakan LPG non-subsidi.

Berita terkait

443 KPM di Sumberbaru Jember Terima KKS PKH dan Program Sembako, Penyaluran Bansos Kini Makin Transparan

443 KPM di Sumberbaru Jember Terima KKS PKH dan Program Sembako, Penyaluran Bansos Kini Makin Transparan

Jember – Spektroom: Sebanyak 443 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, menerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) berupa kartu ATM untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako Tahap II Tahun 2026. Penyaluran berlangsung di Kantor Kecamatan Sumberbaru pada Selasa (28/7/2026), sebagai bagian dari upaya pemerintah

Budi Sucahyono, Buang Supeno
APBD Perubahan Sijunjung Tembus Rp1,074 Triliun, Infrastruktur dan Porprov Jadi Prioritas

APBD Perubahan Sijunjung Tembus Rp1,074 Triliun, Infrastruktur dan Porprov Jadi Prioritas

Sijunjung–Spektroom: Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengusulkan kenaikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Rp1,074 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut mulai dibahas bersama DPRD setelah pemerintah menyampaikan Nota Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna, Selasa (28/7/2026). Selain menyesuaikan dinamika fiskal daerah,

Riswan Idris, Buang Supeno