Provinsi Jawa Tengah Gerak Cepat stabilkan Harga Sekaligus Tingkatkan Serapan Pasar.
Semarang-Spektroom: Harga telur anjlok di tingkat peternak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah cepat untuk menstabilkan harga sekaligus meningkatkan serapan pasar.
Gubernur Ahmad Luthfi langsung merespons keluhan peternak dengan menginstruksikan koordinasi lintas sektor guna mengatasi surplus produksi telur yang terjadi saat ini.
Persoalan tersebut disampaikan para peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) saat beraudiensi dengan Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu, 10 Juni 2026. Mereka mengeluhkan harga telur yang terus merosot akibat kelebihan pasokan dan rendahnya daya serap pasar.
Ketua Umum KPUS, Suwardi, mengatakan produksi telur di Jawa Tengah saat ini mencapai sekitar 2.300 ton per hari. Sementara, kebutuhan konsumsi masyarakat hanya berkisar 1.600 ton per hari dalam kondisi daya beli yang normal.
Kondisi surplus tersebut membuat harga telur di tingkat peternak tertekan. Saat ini harga telur di kandang rata-rata hanya Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan sebesar Rp26.500 per kilogram.
"Kondisi hari ini, harga biaya pokok produksinya naik. Harga telurnya juga turun," kata dia.
Untuk mengatasi persoalan itu, para peternak berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menyerap lebih banyak produksi telur lokal. Langkah tersebut dinilai mampu membantu menjaga stabilitas harga sekaligus mengurangi kelebihan pasokan di pasaran.
KPUS juga meminta dukungan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan telur oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Sebelumnya, aspirasi serupa juga telah disampaikan kepada Menteri Pertanian dan mendapat perhatian pemerintah pusat.
Menanggapi keluhan tersebut, Ahmad Luthfi langsung menginstruksikan Satgas MBG Provinsi Jawa Tengah untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Ia ingin program MBG menjadi instrumen nyata dalam menyerap hasil produksi peternak lokal.
Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Koperasi dan UMKM diminta menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi anjloknya harga telur. Upaya tersebut mencakup penguatan distribusi, perluasan pasar, hingga menjaga ketersediaan pakan ternak.
"Jumat langsung lakukan koordinasi. MBG harus bisa menyerap tenaga kerja, bahan pokok penting, dan tepat sasaran," ujar Luthfi.
Persoalan harga telur juga menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah. Menurut Luthfi, intervensi pemerintah diperlukan agar harga telur tidak terus berada di bawah harga acuan yang merugikan peternak.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diambil harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan begitu, masyarakat tetap memperoleh telur dengan harga terjangkau, sementara peternak mendapatkan keuntungan yang layak.
"Telur kita harus bisa dinikmati masyarakat. Peternaknya juga harus untung, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat," pungkasnya.
