Rakor Kebijakan Pemenuhan SDM Transportasi untuk Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah
Bandarlampung - Spektroom: Kepala BKD Provinsi Lampung Rendi Reswandi dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo, pagi Ini Selasa (7/4/2026) Pukul 08.30 WIB dijadwalkan akan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026, dari ruang kerja masing-masing.
Rakor bertema “Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan SDM Transportasi untuk Penguatan Kinerja Pemerintah Daerah” dilaksanakan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna meningkatkan SDM di sektor transportasi.
Rapat secara daring ini bertujuan memperkuat tata kelola pelayanan transportasi daerah, meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui pemenuhan dan harmonisasi SDM transportasi.
Sedangkan fokus pada sinergi kebijakan, khususnya dalam konteks perbaikan kualitas pelayanan dan pembangunan antar-daerah.
Dari penelusuran Spektroom diketahui Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Kebijakan Transportasi.
Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut sesuai dengan Permenhub 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan telah ditetapkan Susunan Organisasi Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda berserta fungsinya.
Dikutip dari kemenhub.go.id berdasarkan, Pusjak Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda memiliki tugas melaksanakan analisis dan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda.
Selanjutnya Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda.
Penyiapan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi norma, standar, prosedur, kriteria di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda, penyiapan pengelolaan manajemen pengetahuan kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda, serta penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda.
Kemudian penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis, serta pemberian rekomendasi kebijakan di bidang prasarana transportasi dan integrasi moda, dan penyiapan pelaksanaan urusan administrasi.(@Ng).
