Rakor TP2DD Sulsel Perkuat Digitalisasi Transaksi Pemerintah Daerah
Spektroom - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel dalam rangka asistensi pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2025, yang digelar di Hyatt Place, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Senin, (19/1/2026).
Sekda Sulsel Jufri Rahman mengapresiasi peran Bank Indonesia yang secara konsisten melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Menurutnya, kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah Daerah telah berkomitmen melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota yang kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama,” ujar Jufri Rahman.
Dirinya menegaskan, salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut adalah pemungutan pajak secara elektronik sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan daerah.
“Salah satunya pemungutan pajak secara elektronik sebagai bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel. Apresiasi kepada Bank Indonesia dalam mendorong digitalisasi transaksi keuangan pemerintah daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman juga menyampaikan penekanan pesan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah TP2DD.
Penekanan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan belanja daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan local tax ratio, penguatan kelembagaan, serta peningkatan efektivitas monitoring dan koordinasi lintas sektor.
Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, Sekda Sulsel mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak yang diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Sekda juga menyampaikan empat poin penting sesuai Surat Edaran Gubernur Sulsel terkait penggunaan transaksi pembayaran digital.
“Agar menyusun roadmap TP2DD tiga tahun ke depan (2025–2027) dan strategi implementasi oleh Ketua dan Tim TP2DD, optimalisasi pendapatan daerah dengan mengimplementasikan model bisnis digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi yang sesuai dengan kondisi daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk meningkatkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai role model dalam akselerasi digitalisasi melalui pemanfaatan QRIS dalam transaksi sehari-hari.
Sementara itu, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Tri Adi Rianto, menyampaikan bahwa selama satu hari penuh, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melakukan pengisian Survei IETPD Semester II Tahun 2025.
Survei tersebut mencakup transaksi belanja, transaksi pendapatan, realisasi transaksi keuangan daerah, lingkungan strategis, serta kendala dan rencana kerja perluasan ETPD.
“Asistensi atau pendampingan seperti hari ini telah rutin kami laksanakan bersama Bapenda Provinsi Sulsel dan Bank Sulselbar sejak Survei IETPD Semester I Tahun 2022,” ungkap Tri Adi Rianto.
Dirinya menjelaskan, hasil pendampingan tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan status digital pemerintah daerah di Sulsel.
“Hasilnya, status pemda digital tidak hanya selalu tercapai, namun juga dibarengi dengan menurunnya gap IETPD antar-pemerintah daerah di Sulsel, terbukti dari nilai minimal yang semakin naik, rata-rata yang meningkat, serta standar deviasi yang semakin menurun,” katanya.
Skor IETPD menjadi sangat strategis karena merupakan variabel terbesar dalam penilaian Championship TP2DD dengan bobot mencapai 15 persen. Hal ini turut mengantarkan TP2DD se-Sulsel mencatatkan prestasi nasional secara konsisten.(**).
