Rico Alviano Soroti Pengawasan Imigrasi dan Pencegahan TPPO di Bandara Soekarno-Hatta
Jakarta-Spektroom : Anggota DPR RI asal Sawahlunto, Sumatera Barat, Rico Alviano, menyoroti pentingnya penguatan pelayanan dan pengawasan keimigrasian, termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di pintu keluar-masuk internasional.
Hal itu disampaikan Rico Alviano melalui akun pribadinya, Jumat, (11/9/2026), usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Terminal 3 Internasional.
“Di balik ramainya perlintasan di bandara, ada tanggung jawab besar untuk memastikan setiap orang tetap aman,” ujar Rico dalam keterangannya.
Dalam kunjungan tersebut, Rico mengaku melihat langsung berbagai aspek pelayanan dan pengawasan keimigrasian, termasuk penguatan langkah pencegahan terhadap TPPO.
Menurut dia, tugas keimigrasian tidak semata berkaitan dengan pemeriksaan dokumen perjalanan. Lebih jauh, institusi imigrasi memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat, mencegah keberangkatan nonprosedural, serta memperkuat penegakan hukum.
“Bagi saya, keimigrasian bukan hanya soal pemeriksaan dokumen dan perjalanan. Lebih dari itu, ada tugas untuk melindungi masyarakat, mencegah keberangkatan nonprosedural, memperkuat penegakan hukum, sekaligus memastikan pelayanan publik semakin cepat dan profesional,” kata Rico.
Persoalan keberangkatan nonprosedural menjadi salah satu titik krusial karena dapat membuka celah bagi berbagai bentuk eksploitasi, termasuk perdagangan orang. Karena itu, pengawasan di bandara internasional dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga mampu mendeteksi potensi risiko terhadap calon penumpang.
Rico juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pelayanan. Sejumlah perangkat dan sistem seperti autogate, body camera, Passenger Analysis Unit, hingga sistem All Indonesia, menurut dia, harus benar-benar mampu meningkatkan efektivitas pengawasan.
Namun, penggunaan teknologi tetap harus diimbangi dengan ketelitian dan profesionalisme petugas di lapangan.
“Teknologi seperti autogate, body camera, Passenger Analysis Unit hingga sistem All Indonesia juga harus benar-benar mampu mendukung pengawasan tanpa mengurangi ketelitian petugas,” ujarnya.
Menurut Rico, penguatan sistem keimigrasian harus berjalan pada dua jalur sekaligus, yakni mempercepat pelayanan publik tanpa melemahkan fungsi pengawasan dan perlindungan masyarakat.
“Kita ingin pelayanan semakin mudah, pengawasan semakin kuat, dan masyarakat semakin terlindungi,” katanya.
Kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI ke lingkungan Imigrasi Soekarno-Hatta tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan pelayanan publik dan penegakan hukum di sektor keimigrasian.
Di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan semakin kompleksnya kejahatan lintas negara, pengawasan keimigrasian di bandara menjadi salah satu garis depan penting untuk mencegah perjalanan ilegal, keberangkatan nonprosedural, hingga potensi TPPO.
Bagi Rico Alviano, tantangan ke depan bukan hanya mempercepat proses pemeriksaan penumpang, tetapi memastikan kemudahan layanan tidak menciptakan celah dalam sistem pengawasan.
Pelayanan yang cepat, teknologi yang andal, dan ketelitian petugas menjadi tiga unsur yang harus berjalan bersamaan agar keamanan perlintasan internasional dan perlindungan masyarakat tetap terjaga. (Ris1)
