Rp570 Miliar Tambahan Belanja Sumbar: Dari Mana Uangnya, ke Mana Larinya?
Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusulkan tambahan belanja Rp570,01 miliar dalam Perubahan APBD 2026. Belanja daerah yang semula Rp6,40 triliun naik menjadi Rp6,97 triliun. Pertanyaannya sederhana, tetapi penting: dari mana uang tambahan itu berasal dan ke mana akan dibelanjakan?
Jawabannya ada dalam struktur rancangan APBD yang disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna DPRD Sumbar, Jumat, (4/9/2026)
Pendapatan daerah memang naik Rp315,84 miliar atau 5,02 persen, dari sekitar Rp6,29 triliun menjadi Rp6,61 triliun. Tetapi tambahan pendapatan itu belum cukup membiayai ekspansi belanja. Pemerintah masih mencantumkan pembiayaan neto Rp192,66 miliar.
Sumber utamanya adalah SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar. Dari angka itu, Rp92 miliar dialokasikan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah.
Dengan kata lain, ruang fiskal tambahan Sumbar tidak semata-mata lahir dari pendapatan baru. Sebagian ditopang saldo anggaran masa lalu.
Yang lebih menarik adalah ke mana tambahan belanja tersebut diarahkan.
Belanja modal menjadi pos yang paling mencolok. Anggarannya melonjak dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar—naik 99,94 persen. Hampir dua kali lipat dalam satu perubahan anggaran.
Secara teori, kenaikan belanja modal merupakan kabar baik. Uang publik diarahkan ke pembangunan aset dan infrastruktur yang diharapkan memberi manfaat lebih panjang. Tetapi justru karena nilainya besar, transparansi proyek menjadi semakin penting.
Proyek apa saja yang menyerap tambahan hampir Rp471 miliar itu? Apakah seluruhnya telah memiliki perencanaan teknis dan kesiapan pelaksanaan? Apakah proyek tersebut berkaitan langsung dengan pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi, atau ada pula kegiatan yang baru memperoleh ruang anggaran pada perubahan APBD?
Pertanyaan-pertanyaan itu kini menjadi wilayah pengawasan DPRD Sumbar.
Mahyeldi menyebut perubahan APBD diperlukan untuk merespons dinamika ekonomi, kebutuhan penanganan bencana, pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA dan penyesuaian transfer ke daerah.
Ia juga mengatakan ekonomi Sumbar mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 mencapai 5,02 persen secara tahunan, meningkat dari 1,89 persen pada triwulan IV 2025. Target pertumbuhan 2026 dipertahankan sebesar 5,70 persen.
“APBD harus mampu menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, mempercepat pembangunan dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Pemerintah sendiri mengakui struktur rancangan perubahan APBD masih menyisakan selisih yang harus diselesaikan melalui pembahasan bersama DPRD agar berada dalam posisi berimbang.
Di titik ini, pembahasan DPRD menjadi krusial. Pengawasan bukan sekadar memastikan angka sesuai regulasi, melainkan menguji apakah setiap tambahan anggaran memiliki kebutuhan yang jelas, proyek yang siap, target yang terukur dan manfaat yang bisa dirasakan publik.
Sebab, SiLPA Rp284,66 miliar bukan uang yang muncul begitu saja. Itu adalah saldo anggaran tahun sebelumnya yang kini kembali masuk dalam mesin belanja. Sedangkan lonjakan belanja modal hampir 100 persen merupakan keputusan fiskal baru yang konsekuensinya akan ditanggung pemerintah dan masyarakat. (Ris1)
