Sampaikan 6 Tuntutan, AMAL MBG, Berunjuk Rasa Di Tugu Adipura Bandarlampung

Sampaikan 6 Tuntutan, AMAL MBG, Berunjuk Rasa Di Tugu Adipura Bandarlampung
Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Makan Bergizi Gratis (AMAL MBG) menggelar aksi damai di kawasan Tugu Adipura, Bandarlampung (Foto Spektroom).

Bandarlampung - Spektroom: Ribuan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Makan Bergizi Gratis (AMAL MBG) menggelar aksi damai di kawasan Tugu Adipura, Bandarlampung, Senin (22/6/2026).

Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap dugaan korupsi dalam pelaksanaannya.

Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster dan spanduk yang berisi dukungan terhadap keberlangsungan Program MBG.

Penanggung Jawab Aksi Isnan Subkhi mengaku, aksi bertujuan penyampaian aspirasi yang menekankan pentingnya menjaga program-program strategis nasional yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberantasan korupsi.

Dalam orasi nya Isnan menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, pelajar dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.

audio-thumbnail
Demo Mbg
0:00
/35.85161

AMAL MBG juga menilai yang buruk itu bukan MBG-nya, MBG-nya bagus, cuma oknum didalam Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak bagus.

"Harusnya sistemnya yang dirubah, bukan MBG yang di-stop. Maka dari itu, kami semua mendukung yang namanya koruptor, korupsi itu harus diberantas, karena mereka itu sangat merusak moral bangsa dan merusak generasi kita. Ibu rumah tangga yang tadinya di rumah sudah bisa bekerja di sini (SPPG : red) dan ingin MBG itu dilanjutkan" ujar Isnan saat berorasi.

Menurut AMAL MBG, program tersebut memiliki dampak positif terhadap kesehatan, pertumbuhan, serta peningkatan kualitas pendidikan generasi muda. Oleh karena itu, keberlangsungan program dinilai harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Meski demikian, AMAL MBG menilai adanya dugaan penyimpangan dan praktik korupsi dalam pelaksanaan program harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Tindakan korupsi dinilai tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi hak masyarakat, khususnya anak-anak, untuk memperoleh makanan bergizi yang layak.

Dalam aksi tersebut, AMAL MBG menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah. Pertama, mempertahankan dan melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai program prioritas nasional. Kedua, menjamin keberlangsungan dan perluasan manfaat program agar menjangkau seluruh sasaran penerima secara tepat dan merata.

Ketiga, menangkap dan mengadili seluruh pelaku korupsi yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran maupun pelaksanaan Program MBG tanpa pandang bulu.

Keempat, melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaannya.

Kelima, memberikan sanksi tegas kepada pihak-pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan program serta Keenam, memperkuat pengawasan publik dengan melibatkan masyarakat, lembaga pengawas, serta unsur terkait dalam pengawalan Program MBG.

AMAL MBG juga menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara damai, santun, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal Program Makan Bergizi Gratis agar tetap berjalan sesuai tujuan dan terbebas dari praktik korupsi.(@Nng).

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс