Sejarah Baru di Jawa Timur, MoU Akbar PTA Pecahkan Rekor MURI 2026 Libatkan Puluhan Lembaga

Sejarah Baru di Jawa Timur, MoU Akbar PTA Pecahkan Rekor MURI 2026 Libatkan Puluhan Lembaga
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua PTA Surabaya Dr. H. Zulkarnaen secara resmi menerima Piagam Rekor MURI

Spektroom – Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur kembali menorehkan sejarah nasional melalui penyelenggaraan MoU Akbar lintas sektor terbesar di Indonesia. Agenda monumental ini resmi memecahkan Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) tahun 2026 sebagai penandatanganan nota kesepakatan oleh lembaga terbanyak dalam lingkup Pengadilan Tinggi Agama.

MoU Akbar tersebut digelar di Gedung Sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kamis (22/1/2026), sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan keluarga masyarakat Jawa Timur melalui sinergi antarlembaga negara, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, hingga elemen masyarakat sipil.

Penandatanganan nota kesepakatan dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur bersama Ketua PTA Surabaya Dr. H. Zulkarnaen, serta disaksikan langsung oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto.

Pada momen bersejarah tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua PTA Surabaya Dr. H. Zulkarnaen secara resmi menerima Piagam Rekor MURI sebagai penyelenggara penandatanganan MoU Pengadilan Tinggi Agama dengan mitra terbanyak, melibatkan lintas kementerian dan lembaga, instansi pemerintah, universitas, perbankan, jasa profesi, serta organisasi kemasyarakatan.

Tak tanggung-tanggung, MoU Akbar ini melibatkan 40 lembaga strategis, yang akan ditindaklanjuti melalui 1.080 perjanjian kerja sama di tingkat kabupaten/kota oleh Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Capaian ini menjadi bukti kepemimpinan visioner dan keberanian PTA Jawa Timur dalam membangun gerakan kolektif berskala masif demi menjaga fondasi keluarga sebagai pilar utama ketahanan bangsa.

Ketua PTA Surabaya, Dr. H. Zulkarnaen, dalam sambutannya menegaskan bahwa MoU Akbar ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan dan konflik keluarga secara komprehensif dari hulu hingga hilir, melalui sinergi lintas sektor yang berkelanjutan.

“Jika ketahanan keluarga kuat, maka ketahanan masyarakat dan bangsa akan terbangun. Pada akhirnya, hal ini menjadi dasar ketahanan negara menuju Indonesia Emas,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik terobosan besar tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga dalam menjaga stabilitas sosial berbasis keluarga.

“Jawa Timur telah memiliki Kampung Tangguh, Rumah Restorative Justice, dan Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Ke depan, peran peace maker juga akan dioptimalkan sebagai fasilitator penyelesaian persoalan keluarga secara nonlitigasi, termasuk sengketa faraid,” ujar Khofifah.

Dukungan penuh terhadap MoU Akbar ini juga disampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Institusi penegak hukum tersebut menilai kolaborasi lintas sektor ini sebagai langkah strategis dalam memperkuat koordinasi, integrasi kebijakan, serta mendukung pelaksanaan putusan peradilan agar lebih efektif dan berkeadilan.

Dalam agenda besar tersebut, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang turut hadir sebagai mitra strategis dari unsur perguruan tinggi. Kehadiran UIN Maliki Malang menegaskan peran dunia akademik dalam penguatan ketahanan keluarga berbasis keilmuan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Kampus ini diwakili oleh Dekan Fakultas Syariah Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag, didampingi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Melalui MoU Akbar yang memecahkan rekor nasional ini, PTA Jawa Timur menegaskan komitmennya sebagai motor penggerak sinergi lintas sektor dalam membangun ketahanan keluarga yang kuat, harmonis, dan berkeadilan, demi terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Berita terkait

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif  di Aceh

Sekolah Rakyat Permanen Tahap II, Terus Dilakukan Secara Masif di Aceh

Spektroom – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pemulihan pasca bencana banjir bandang sekaligus upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas. Pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh diharapkan menjadi simpul pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak

Nurana Diah Dhayanti