Sekda Maluku Buka Pendampingan Pelaporan SITPAKD 2025, Tekankan Sinergi Tanpa Ego Sektoral

Sekda Maluku Buka Pendampingan Pelaporan SITPAKD 2025, Tekankan Sinergi Tanpa Ego Sektoral
Sekretaris Daerah Maluku membuka kegiatan Pendampingan Pelaporan SITPAKD di Ambon.Dok foto Diskominfo Maluku.

Spektroom,– Dalam rangka mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, membuka kegiatan Pendampingan Pelaporan Tahun 2025 dan Laporan Rencana Program Kerja Tahun 2026, berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku di Ambon. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring dan daring, Selasa (13/1/2026).

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi Maluku atas terselenggaranya kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya strategis dalam memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

Sekda menjelaskan bahwa SITPAKD (Sistem Informasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah) merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung proses monitoring, evaluasi, serta pelaporan program kerja TPAKD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, secara real time. Sistem ini juga berfungsi sebagai sarana koordinasi antara TPAKD Daerah dengan TPAKD Pusat melalui OJK.

Suasana kegiatan SITPAKD.dok Foto Diskominfo Maluku.

“Melalui SITPAKD, laporan rencana dan realisasi program kerja dapat disampaikan secara tepat waktu dan terintegrasi, sehingga memungkinkan TPAKD Pusat memberikan rekomendasi dan persetujuan terhadap program yang diajukan,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda menekankan pentingnya kolaborasi dan kebersamaan antar daerah. Ia mengajak seluruh peserta untuk menghilangkan ego sektoral dan membangun sinergi dalam konteks Provinsi Maluku.

“Mari kita semua menganggap ini kita satu keluarga. Karena bicara dalam konteks Provinsi Maluku, tidak ada lagi ego sektoral antara kabupaten. Kita saling menopang dan saling menunjang,” tegasnya.

Sekda juga berharap kegiatan pendampingan ini dapat menyelaraskan perencanaan program kerja tahun 2026, serta meningkatkan pemahaman seluruh tim terhadap tugas dan fungsi masing-masing dalam penyusunan dan penyampaian laporan. Pengalaman dari kabupaten/kota yang telah memiliki praktik pelaporan yang baik diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi daerah lainnya.
(Yan.L)

Berita terkait