Sekda NTB Tekankan Pentingnya Tata Kelola, Kelembagaan dan Patuhi SOP pada Pelaksanaan MBG
Mataram-Spektroom : Sekda NTB H Abul Chair mengingatkan semua pengelola MBG untuk menjalankan mandat dan amanah dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam mencerdaskan, menyehatkan generasi penerus bangsa melalui program mulia pemerintah Makanan Gizi Gratis (MBG). Semua pihak harus mempunyai komitmen kuat untuk lebih memperhatikan generasi bangsa ke depan menjadi lebih baik.
“Jangan sampai kita terjangkit akan penyakit “Tau-Tau”, dimana kita alfa abai akan tugas dan kewajiban kita untuk menjadikan generasi kita ke depan menjadi generasi yang sehat, kuat dan bermental prima. Jangan sampai kita abai, tau-tau angka stunting kita masih tinggi, derajat kesehatan kita masih rendah, angka kemiskinan kita juga masih tinggi, derajat kesehatan secara umum juga menjadi sorotan. Kita harus memberikan kontribusi, memberikan solusi untuk mengatasi hal-hal demikian.”
Hal itu ditegaskan Sekda saat membuka Rakor MBG yang diikuti semua OPD terkait dan koordinasi MBG kabupaten/ Kota se NTB di Mataram, Kamis (23/4/2026)
Sebagai aparatur negara yang dipercaya berada dalam struktur pemerintahan dimana Presiden Prabowo Subianto melalui program MBG nya diamanahkan untuk mencetak generasi-generasi bangsa Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang produktif khususnya di NTB sangatlah tepat. Berharap ke depan tidak ditemukan lagi anak-anak mengalami kurang gizi, miskin secara ekonomi, miskin ilmu, lemah iman, lemah fisik dan lainnya.
"Tugas kita Bersama menjadikan generasi kita menjadi lebih baik, cerdas, tekun dan sehat ke depannya,” ujar Abu Chair yang Alumni Universitas Jember ini.
Dalam pelaksanaan tugas penting keberadaan Satgas baik ditingkat provinsi kabupaten/kota se NTB menjadi motivasi, memberikan penguatan terhadap eksistensi pelaksanaan tugas-tugas di lapangan. Bagaimana Satgas di kabupaten/kota juga bisa mengontrol, mengevaluasi pelaksanaanya di wilayah masing-masing dan berjalan dengan sebaik-baiknya.
“Artinya tak ada satupun yang dalam pelaksanaannya keluar dari SOP yang sudah ditentukan. Dengan mengikuti SOP yang sudah ada tentu saja akan lebih mudah dalam mengevaluasi, memonitoring dan menemukan solusinya secara memadai. MBG ini menjadi ujung tombak mencetak sumberdaya manusia ke depan yang diharapkan menjadi lebih baik,” jelas Abu Chair.
Sementara itu Kepala Satgas MBG Provinsi NTB, H Fathul Gani sebelumnya melaporkan, Rakor MBG kali ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan kesamaan langkah dalam mensukseskan pelaksanaan program nasional di wilayah Nusa Tengara Barat.
Persoalan-persoalan dan kendala-kendala di lapangan yang ditemukan untuk segera dikoordinasikan dan dievaluasi agar pelaksanaannya bisa berjalan sebagaimana diharapkan.
“Pemprov NTB selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah akan terus mendorong Pemkab/Pemkot se NTB untuk memberikan sosialisasi dan memberikan kemamfaatan bagi penerima manfaat di masing-masing kabupaten/Kota".
Berdasarkan data terakhir, ada beberapa dapur yang sudah dibuka kembali, terutama yang telah memenuhi SLHS dan IPAL. Saat ini tersisa 126 dapur yang belum dibuka karena belum memenuhi dua syarat .
Terkait hal ini ia berharap agar ratusan dapur yang belum dibuka bisa menyelesaikan syarat tersebut pada April ini, sehingga bisa beroperasi kembali. Karena dampaknya ribuan penerima manfaat ikut diliburkan imbas penutupan dapur tersebut
