Selamat! Pemkot Surabaya Raih Predikat “Unggul” IKK Award 2025 dari LAN RI.
Spektroom - Pemkot Surabaya kembali mendapatkan penghargaan membanggakan di Tingkat Nasional. Kali ini, Pemkot Surabaya meraih predikat “Unggul” dalam Penganugerahan Indeks Kualitas (IKK) Award tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) di Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025).
Penghargaan tersebut diberikan secara langsung oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufiq kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Dalam kesempatan ini, turut dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB ) Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi, Tasdik Kinanto dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, serta seluruh Kepala Daerah dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan ini, Staf Khusus Men-PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip dan Retrokasi, Tasdik Kinanto mengatakan, penilaian IKK sangat penting bagi Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik.
“Jadi ini searah dan sejalan dengan tujuan Kota melakukan Reformasi Birokrasi ke depannya,” kata Tasdik.
Tasdik menyampaikan, dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Publik harus ada kepastian waktu bagi masyarakat. Karena menurut dia, ketepatan waktu dalam Pelayanan Publik harus konsisten.
“Satu jam, dua jam, sebulan, yang penting konsisten sesuai aturan yang ditetapkan. Jangan masyarakat membutuhkan segera tapi jawabnya ‘entar besok’,” ujar Tasdik.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyampaikan, dalam Pelayanan Publik, masyarakat harus diperlakukan dan dilayani dengan baik. Dirinya mengatakan, jangan sampai dalam Pelayanan publik justru Aparatur Sipil Negara (ASN) bertindak semena-mena.
“Dalam konteks ini, Kualitas Pelayanan Publik di dalamnya adalah perlu dilakukan penataan dan perbaikan, tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki manusianya Sumber Daya Manusianya (SDM), ASN-nya. Dalam konteks Meritokrasi itu penting, tolong (diperhatikan) bapak ibu Bupati/Wali Kota dan Gubernur ,” tuturnya.
Kepala LAN RI Muhammad Taufiq menyampaikan, penyelenggaraan IKK Award tahun 2025 bertujuan untuk mewujudkan Asta Cita Ke-7, Presiden RI Prabowo Subianto. Yaitu memperkuat Reformasi Politik, Hukum , Birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi hingga Penyelundupan.
Sesuai dengan Asta Cita tersebut, IKK juga menjadi pengukuran kualitas kebijakan dan pembangunan yang dikategorikan strategis. Selain itu, juga bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan yang ditujukan untuk Kesejahteraan Masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan Ekonomi.
“Jadi pagi hari ini tidak hanya mengukur indeksnya, tapi bagaimana memberikan stimulus agar kebijakan ini bisa mendukung, kemudian sesuai sasaran SDG (Sustainable Development Goals) di 2030,” kata Taufiq.
Taufiq mengungkapkan, tingkat partisipasi Instansi Pemerintah terus meningkat signifikan kualitasnya di tahun 2025. Sebanyak 548 Instansi Pemerintah dari total 646 atau 85 persen telah berpartisipasi.
Ia memaparkan, dari 548 Instansi yang berpartisipasi dalam IKK tahun 2025, LAN RI mengkategorikan menjadi Dua Klaster. Yang pertama ada klaster Berpartisipasi Secara Penuh yang diikuti oleh 468 Instansi, dan yang kedua Berpartisipasi Tidak Secara Penuh ada sebanyak 80 Instansi.
Selain itu, yang menjadi objek pengukuran LAN RI di tahun ini totalnya ada 1479 kebijakan yang tersebar di 27 sektor. Dalam pengukuran tersebut ada total sub 10 Sektor terbanyak di Bidang Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Pangan, Ekonomi, Lingkungan, Ketenagakerjaan, Hukum dan Ham, serta Administrasi Negara.
Diketahui, instansi Pemerintah Kota yang meraih predikat ‘Unggul’ dalam Penganugerahan IKK Award tahun 2025 diantaranya ada Kota Bontang, Kota Cirebon, Kota Denpasar, Kota Malang, Kota Padang, dan Kota Surabaya.
“Bagi yang meraih Predikat Unggul saya menyampaikan apresiasi yang setinggi - tingginya karena sudah bisa membuktikan bahwa sangat serius dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan tidak berhenti sampai di sini, namun untuk mempertahankan menjadi tantangan tersendiri,” pungkasnya. (Agus Suyono)
