Semangat Gotong Royong Warnai Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Paya Besar

Semangat Gotong Royong Warnai Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di Paya Besar
Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di wilayah Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah, Kalsel, tepatnya di Desa Paya Besar.(Foto Kodim 1002/HST-Kalsel)

Junaidi, Agung Yunianto

Barabai-Spektroom : Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di wilayah Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah, Kalsel, tepatnya di Desa Paya Besar, menunjukkan progres yang signifikan.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda di wilayah Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah, Kalsel, tepatnya di Desa Paya Besar.(Foto Kodim 1002/HST-Kalsel)

Kamis (9/4/2026), Anggota TNI bersama warga Masyarakat Desa Paya Besar melaksanakan kegiatan gotong royong pembuatan abutmen jembatan. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan, guna memperkuat struktur penopang jembatan.

Kebersamaan antara TNI dan masyarakat terlihat begitu solid dalam setiap tahapan pekerjaan. Semangat gotong royong yang ditunjukkan menjadi bukti nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung pembangunan infrastruktur di daerah.

Komandan Kodim 1002/HST, Letkol Inf Ardiansyah Okta Putra Siregar, menyampaikan optimismenya bahwa pembangunan Jembatan Perintis Garuda akan selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Dengan kerja sama yang baik antara anggota TNI dan masyarakat, kami optimis pembangunan jembatan ini dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pembangunan jembatan ini diharapkan nantinya dapat memperlancar akses transportasi serta meningkatkan perekonomian warga di Desa Paya Besar dan sekitarnya.*****

Berita terkait

Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan, Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Gubernur Sumbar Mahyeldi Tegaskan, Pokir DPRD Harus Sesuai Kewenangan Provinsi

Padang-Spektroom : Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa setiap program yang direncanakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 harus diarahkan pada urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar. Penegasan tersebut juga berlaku terhadap pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, yang menurut Mahyeldi perlu diselaraskan dengan kewenangan pemerintah provinsi

Rafles
ссс