Baru 30 Provinsi Yang Sudah Implementasi PBG & BPHTB Untuk Program 3 Juta Rumah MBR
Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan , Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual, dari Ruang Command Center Lt.2, Dinas Kominfotik Lampung di Bandarlampung, Senin (25/8/2025).
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Imran menyampaikan beberapa harapan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan Program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Harapan tersebut disampaikan Imran pada Rapat Koordinasi Pengendalian Infiasi di Daerah Tahun 2025 Dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, dipimpin oleh Sekertaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir.
Imran menjelaskan berdasarkan evaluasi, meskipun 100% daerah sudah menetapkan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara gratis maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) nol rupiah, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), ternyata baru 30 provinsi dan 139 Kabupaten/Kota yang mengimplementasikan.
"Saat ini baru 1.423 PBG yang diterbitkan dengan 39.941 unit rumah, kami juga mendorong kepada Pemerintah Daerah, untuk mendata berapa jumlah yang sudah terealisasi pada program 3 Juta rumah ini." ujarnya.
Seperti diketahui, lanjut Imran, sesuai data BPS hasil SUSENAS tahun 2023 menunjukkan bahwa 9,9 juta keluarga di Indonesia belum memiliki rumah dan 26,9 juta keluarga belum tinggaldi rumah layak huni.
Hingga saat ini, ada 37 provinsi sudah melakukan pendataan terkait dengan pembangunan baru atau 93,37%, yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Kota.
Kemudian, 13 provinsi yang sudah menyampaikan laporan pendataan perumahan dengan sumber pembiayaan dari APBDes dan laporan pendataan Perumahan secara swadaya masyarakat ada 32 Provinsi
"Untuk renovasi ada 38 provinsi yang sudah melaporkan atau 100% dari sumber pembiayaan APBD Kabupaten/ Kota, kemudian 15 provinsi bersumber dari APBDes dan 18 provinsi yang telah menyampaikan renovasi yang bersumber dari swadaya masyarakat" tutup Imran.
Untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang merugikan masyarakat, Imran mengingatkan jika Kementerian PKP telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu, yang dapat diakses melalui WhatsApp 081288888911.
Menurutnya, layanan ini mempermudah masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap pengembangan perumahan yang tidak menempati janji atau kontrak penyediaan perumahan.
"Juga layanan pengaduan masyarakat terhadap implementasi penghapusan tarif PBG dan PBHTB bagi MPR yang tidak dilaksanakan oleh pengembang dan pengaduan masyarakat lainnya terkait dengan perumahan," tutupnya. (@Ng).
