SKK Migas Jabanusa Perkuat Kesekuritan dan Pengelolaan Bahan Peledak Dalam Operasi Hulu Migas
Spektroom Semarang: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kerja Sama (KKKS) wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menyelenggarakan dua rapat kerja utama pada akhir tahun 2025.
Pertama Rapat Kerja Kesekuritian Hulu Migas Jabanusa 2025 dan Rapat Kerja Perizinan serta Pengelolaan Bahan Peledak (Handak) Hulu Migas Jabanusa 2025. Kedua rapat ini merupakan bagian dari upaya SKK Migas untuk memperkuat tata kelola operasional hulu migas yang aman, taat regulasi, dan berwawasan HSE (Health, Safety, and Environment).
“Kesekuritian yang solid akan menjamin kelancaran operasi hulu migas serta menciptakan iklim investasi yang stabil dan kondusif,” ujar Anggono Mahendrawan, Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa di Yogyakarta, 19–20 November 2025
SKK Migas juga menggelar rapat kerja terkait perizinan dan pengelolaan bahan peledak (handak) yang digunakan dalam kegiatan survei seismik, konstruksi bawah laut, maupun pengeboran sumur eksplorasi dan eksploitasi yang bertujuan untuk menyelaraskan:
Pengelolaan handak di industri migas bukan hanya aspek teknis, tetapi juga bagian penting dari sistem keselamatan nasional. “SKK Migas memastikan seluruh tahapannya berlangsung dengan aman, transparan, dan sesuai ketentuan perundangan,” tegas Anggono.
Kedua rapat kerja ini juga dihadiri oleh perwakilan Kepolisian Daerah, TNI, KKKS, dan vendor berizin, menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat rantai pengawasan, kepatuhan, dan keamanan nasional sektor energi.
Harapannya Raker menghasilkan SOP terpadu KKS, SKKJ dan aparat keamanan, Penguatan kesadaran keamanan dan HSE, serta sistem komunikasi yang cepat dan terpadu dalam menangani potensi gangguan keamanan maupun resiko bahan peledak.
“Kami menempatkan keselamatan, keamanan, dan kepatuhan regulasi sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan hulu migas. Rapat kerja ini juga bertujuan untuk memastikan setiap proses dari perizinan hingga pelaksanaan lapangan — terkoordinasi dengan baik dan memenuhi standar nasional,” tutup Anggono.
