Sonny Harry: IPH Minggu Keempat Desember 2025, Tertinggi di Nusa Tenggara Barat
Spektroom - Tim Pengendalian Inivlasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Ekubang Bani Ispriyanto, bersama Anggota Forkopimda serta beberapa kepala OPD terkait, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025, secara Virtual Meeting dari ruang Command Centre (Pusat Kendali Data) Diskominfotik Provinsi Lampung, Senin (29/12/2025).
Rapat koordinasi yang Dirangkai Dengan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah, dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, berlangsung di Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat.
Dalam pengantarnya, Wamendagri Ahmad Wiyagus mengatakan setiap menghadapi penghujung tahun, tantangan stabilitas harga adalah ujian konkret bagi sinergitas yang selama ini terjalin dan semangat gotong royong harus menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian didaerah.
"Semangat gotong-royong harus menjadi landasan utama bagi kita dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian di daerah" ujar Ahmad Wiyagus mengingatkan.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk memastikan kestabilan pasokan dan harga, bahwa setiap kebutuhan pokok masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau, terutama di wilayah-wilayah terdampak bencana.
"Kelancaran distribusi juga harus dipastikan, kemudian memastikan rantai pasok logistik tidak terhambat oleh kendala teknis maupun cuaca ekstrim yang saat ini kita rasakan bersama di beberapa wilayah di Indonesia, sehingga kita dapat meminimalisir disparitas harga antar wilayah" urai Ahmad Wiyagus.
Diforum yang sama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budihutomo Harmadi menjelaskan pengalaman historis inflasi komoditas pangan kita di Desember tahun lalu, sebagai contoh, inflasi komoditas beras kita mengalami inflasi, sedangkan hingga November tahun 2025 ini justru terjadi deflasi.
"Inflasi komoditas beras year to date, dari 1 Januari sampai 30 November 2025, mencapai 3,46 persen. Ini cukup terkendali, karena target inflasi pangan kita antara 3,5 sampai 5 persen" jelas Harry Budihutomo.
Sedangkan inflasi tertinggi untuk beras ini terjadi di Papua Pegunungan sebesar 17,16 persen dan terendah terjadi di Kepulauan Riau sebesar 0,10 persen.
Sementara telur ayam ras justru mengalami deflasi sebesar minus 0,65 %. Demikian pula daging ayam ras pada November 2025 terjadi deflasi.
"Ini menarik untuk diperhatikan karena sebetulnya pada periode Desember 2024 itu justru terjadi inflasi. Lalu inflasi komoditas telur ayam ras year to date November 2025 mencapai 2,36 persen" jelasnya lagi.
Sedangkan untuk Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Desember 2025, yang diterminkan inflasi pangan ini tertinggi di Nusa Tenggara Barat, sudah mencapai angka 8,62 persen.
Tentu inflasinya terkategori tinggi, di mana penyebab utamanya adalah cabai rawit, bawang merah, dan daging sapi. Lalu provinsi dengan indeks perkembangan harga IPH tertinggi kedua adalah Provinsi DKI Jakarta yang sudah melampaui angka 5 persen.
"Kemudian tertinggi ketiga adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, angkanya 4,91 persen sudah mendekati 5 persen. Sehingga perlu kehatian-kehatian bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena masih ada beberapa hari kerja, hari ini besok sampai dengan tanggal 31 Desember" pungkasnya.(@Ng).
