Stranas PK Jadi Momentum Perkuat Tata Kelola Pemerintahan di Kalteng
Palangka Raya-Spektroom : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat membuka Kegiatan Kunjungan dan Koordinasi Mengenai Capaian dan Kendala Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi Strategis Nasional (Stranas PK) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Senin (8/6/2026).
Menurut Gubernur, Stranas PK bukan sekadar instrumen pelaporan atau pemenuhan kewajiban administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan, program, dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Pelaksanaan Stranas PK merupakan upaya membangun pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran," ujarnya.
Agustiar menuturkan, sebagai provinsi dengan wilayah yang luas dan tantangan geografis yang beragam, Kalimantan Tengah memerlukan sistem pemerintahan yang terintegrasi, didukung pengawasan yang kuat serta pengambilan keputusan berbasis data.
Karena itu, Pemprov Kalteng terus mendorong optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.
Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar memanfaatkan SIPD RI secara maksimal untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, efisien, dan bebas dari konflik kepentingan.
Gubernur menilai APIP memiliki posisi strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan, mitigasi risiko, serta pemberian peringatan dini terhadap potensi penyimpangan. Untuk itu, Inspektorat Daerah diminta terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi-aksi Stranas PK di lingkungan pemerintah daerah.
Sementara itu, Koordinator Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Sari Anggraini, menyampaikan bahwa Stranas PK merupakan bentuk sinergi berbagai lembaga negara dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui penguatan sistem, pemanfaatan data, dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, fokus utama Stranas PK periode 2025–2026 mencakup sektor Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, serta Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya menekankan aspek kepatuhan administratif, tetapi juga transformasi proses kerja yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan.
Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan hasil monitoring pelaksanaan aksi pencegahan korupsi yang menunjukkan pentingnya transformasi digital dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pemerintahan. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran.
Melalui kegiatan ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan semakin kuat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Dengan tata kelola yang semakin baik, kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan semakin kokoh. (Polin-DR)
