Subsidi BBM Lebih Tepat Dialihkan untuk Perkuat Transportasi Publik
Surakarta – Spektroom: Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini menjadi salah satu beban besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Namun, di tengah kebutuhan efisiensi anggaran dan pemerataan manfaat bagi masyarakat, subsidi BBM dinilai perlu diarahkan kembali agar lebih tepat sasaran, salah satunya melalui penguatan sistem transportasi publik.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, mengatakan persoalan subsidi BBM tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas manfaat yang diterima masyarakat.
Menurutnya, besaran subsidi BBM setiap tahun sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta tingginya konsumsi masyarakat. Realisasi subsidi BBM tercatat mengalami perubahan signifikan, mulai dari Rp551,2 triliun pada 2022, turun menjadi Rp375 triliun pada 2023, kemudian Rp113,3 triliun pada 2024, dan kembali meningkat Rp394,3 triliun pada 2025.
“Anggaran subsidi energi terus berubah mengikuti kondisi global. Karena itu perlu dilihat kembali apakah pola subsidi yang berjalan sudah memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat,” ungkap Djoko dalam keterangannya kepada Spektroom, Minggu (14/6/2026).
Djoko menjelaskan, sektor transportasi menjadi pengguna terbesar konsumsi BBM nasional dengan porsi sekitar 40 persen. Namun berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sekitar 93 persen konsumsi BBM subsidi justru dinikmati kendaraan pribadi roda dua maupun roda empat.
Sementara transportasi barang hanya sekitar 4 persen dan transportasi umum penumpang sekitar 3 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan subsidi BBM masih lebih banyak menopang kendaraan pribadi dibandingkan transportasi publik yang digunakan masyarakat secara luas.
Disisi lain, percepatan pembangunan transportasi umum daerah menjadi langkah strategis, karena untuk mendukung visi Indonesia menuju negara maju pada 2045, salah satu indikatornya tersedianya sistem transportasi publik yang kuat dan terintegrasi.
“Namun, kondisi transportasi umum di daerah saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Dari 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 45 daerah atau 9 persen yang telah melakukan pembenahan sistem transportasi publik menjadi lebih modern,” ujarnya.
Djoko menyoroti, pemerintah perlu membuat program khusus agar lebih banyak daerah mampu mengembangkan angkutan umum massal, baik melalui dukungan pendanaan, skema pembelian layanan (buy the service), maupun kolaborasi antar wilayah.
Anggaran insentif kendaraan listrik juga perlu diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, terutama diprioritaskan untuk kawasan pulau kecil, daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan yang memiliki kendala pasokan BBM,” jelasnya.
Djoko juga menegaskan, transportasi publik bukan hanya persoalan mobilitas, tetapi menjadi jaring pengaman ekonomi masyarakat.
Dengan layanan angkutan umum yang baik, pemerintah dapat memberikan tarif murah bahkan gratis bagi kelompok prioritas seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah.
