Parlementaria
Spektroom – Anggota Komisi IX DPR RI Sahrul Aidi Ma’adzat meninjau berbagai proyek pembangunan serta menyerap aspirasi masyarakat yang selama ini diperjuangkannya di tingkat pusat. Dalam kesempatan itu, Sahrul Aidi Ma’adzat menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuansing dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Ia menegaskan bahwa aspirasi
Parlementaria
Spektroom – Anggota Komisi IV DPR RI, Paulus Hadi, S.IP., M.Si., kembali turun langsung ke daerah untuk menyapa dan memberikan edukasi kepada para petani di Kabupaten Sekadau. Kali ini, ia menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang berlangsung di Aula Vinka Borneo Hotel, Jumat (19/12/
Parlementaria
Spektroom - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menerima Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VII DPR RI Tahun 2025 di Aula Eka Hapakat Lantai III Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Senin (15/12/2025). Kunjungan ini menjadi momentum penguatan sinergi pusat dan daerah dalam mendorong optimalisasi potensi pembangunan daerah. Kunjungan kerja
Parlementaria
Spektroom – DPRD Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD, Senin (8/12/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, dan dihadiri Sekretaris Daerah Kota Surabaya serta jajaran anggota dewan. Dalam sambutannya, Arif Fathoni menjelaskan bahwa tiga Raperda yang
Parlementaria
Spektroom – Pemerintah Kota Pontianak bersama DPRD Kota Pontianak resmi menyepakati daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Kesepakatan penting ini ditandai dengan penandatanganan nota bersama antara eksekutif dan legislatif, sebuah langkah awal yang akan menentukan arah kebijakan serta pembangunan kota pada tahun mendatang. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono,
Parlementaria
Spektroom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Kapuas Hulu terhadap Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kapuas Hulu, Rabu (19/11/
Parlementaria
Spektroom - Komisi C DPRD Jember melakukan mediasi atas sengketa status tempat wisata legendaris Pemandian Patemon di Tanggul, Jember. Mediasi itu mulai menemui titik terang, menyusul dilaksanakannya hearing (dengar pendapat) oleh Komisi C DPRD Jember yang mempertemukan BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pemkab Jember dengan ahli waris, pada
Parlementaria
Spektroom – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, MH, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Landak terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Penyampaian jawaban itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 masa persidangan pertama tahun 2025, di ruang rapat utama DPRD Landak, Senin (10/11/2025)
Parlementaria
Dalam menyusun undang-undang ini kita perlu kehati-hatian dan melibatkan stakeholder yang cukup banyak untuk mendapatkan sinkronisasi dari semua pemangku kepentingan.
Parlementaria
Spektroom,- Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menghadiri Rapat Dengar Pendapat terkait Rancangan Undang Undang tentang Daerah Kepulauan bertempat di Ruang Rapat Sriwijaya, Lantai 2 Gedung B DPD RI, Rabu (5/11/2025). Kegiatan yang digelar oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (PPUU DPD RI) membahas Rancangan Undang-Undang
Parlementaria
Spektroom – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Sidoarjo kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi - fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sidoarjo pada
Parlementaria
Spektroom - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Jawa Timur memastikan Anggaran kunjungan kerja ke Luar Negeri kembali dihapus pada tahun Anggaran 2026 sebagai langkah efisiensi menghadapi tantangan keuangan Daerah akibat kebijakan fiskal Pemerintah Pusat. Ketua DPRD Jawa Timur Musyafak Rouf mengatakan kebijakan penghapusan perjalanan Dinas Luar Negeri itu merupakan bagian