Target Pembangunan Huntara Tanah Bergerak Tegal Diperkirakan Selesai H Min 5 Lebaran

Target Pembangunan Huntara  Tanah Bergerak Tegal Diperkirakan Selesai H Min 5 Lebaran
Menteri pu saat kunjungi lokasi pembangunan huntara di Tegal ( birkom pu)

Tegal - Spektroom:  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mentargetkan  Pembangunan Huntara  Tanah Bergerak Tegal Diperkirakan Selesai H Min 5 Lebaran

Menteri Dody mengatakan,  berkomitmen mendukung upaya tersebut dengan target penyelesaian pembangunan huntara paling lambat H-5 Lebaran 2026, “sehingga warga dapat segera menempati hunian yang lebih aman sebelum masa mudik dan libur Idulfitri 2026," kata Menteri Dody saat meninjau pembangunan huntara tersebut di Tegal, Sabtu (28/2/2026)

Huntara yang disiapkan saat ini memiliki daya tampung sekitar 456 Kepala Keluarga, terdiri atas 38 blok dengan 12 unit per blok. Setiap unit dirancang memenuhi standar hunian layak, dilengkapi dengan akses utilitas dasar dan fasilitas penunjang kehidupan bermasyarakat.

Fasilitas yang disediakan meliputi, sambungan listrik dari PLN, penyediaan air bersih, Masjid sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial, balai warga, pos kesehatan, hingga lapangan mini soccer sebagai ruang interaksi warga.

Kementerian PU juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan pembangunan huntara dilakukan di lokasi yang aman secara geologi.

Lokasi pemerataan tanah bergerak ( birkom pu)

Mengingat wilayah terdampak merupakan kawasan tanah bergerak, saat ini Pemda bersama instansi teknis masih melakukan pencarian lahan alternatif yang lebih stabil untuk pembangunan tambahan huntara maupun relokasi permanen ke depan.

Kementerian PU menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keselamatan jangka panjang masyarakat. Oleh karena itu, setiap lokasi hunian akan melalui kajian teknis kebencanaan guna meminimalkan risiko di masa mendatang.

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis, diharapkan penyediaan hunian sementara ini dapat menjadi solusi cepat sekaligus langkah awal menuju penataan kawasan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi warga terdampak

Berita terkait

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles
ссс