Tiga Ribu 170 Warga Binaan NTB Terima Remisi, Gubernur Tegaskan Tak Ada Kata Terlambat Untuk Berubah
Lombok Barat-Spektroom : Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia selalu membawa kebahagiaan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan di seluruh Lapas dan Rutan di NTB. Tahun ini, sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan kado istimewa berupa remisi umum dan pengurangan masa pidana anak binaan.
Penyerahan remisi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal didampingi Plt. Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, Senin 17 Agustus 2026.
Gubernur menyampaikan pesan mendalam bahwa kemerdekaan adalah hak setiap orang, termasuk warga binaan yang sedang menata kembali masa depan mereka.
"Pada tanggal 17 Agustus ini semua orang harus merasakan nikmatnya kemerdekaan. Mungkin mereka tidak merdeka secara fisik karena harus berada di tempat ini, tetapi mereka harus merdeka untuk mendapatkan penghargaan ketika melakukan kebaikan," ujar Gubernur Iqbal.
Gubernur NTB mengibaratkan proses pembinaan di lapas sebagai sebuah perjalanan evolusi diri. Ia berpesan agar para warga binaan keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan membawa kualitas hidup yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
"Kalau namanya Agus pada saat masuk ke sini masih Agus 1.0, nanti lulusnya harus jadi Agus 2.0. Sudah harus menjadi orang baru, membawa sesuatu yang baru dan membawa perubahan," pesannya memotivasi.
Selain pembinaan mental, Pemerintah Provinsi NTB memberikan apresiasi tinggi terhadap program kemandirian yang telah berjalan di jajaran pemasyarakatan. Berbagai karya luar biasa telah dihasilkan oleh para warga binaan, mulai dari Produksi edamame khas Lapas Kuripan, Kelompok musik Jeruji, Kerajinan kayu cukli khas Lombok dan Berbagai produk batik berkualitas.
Namun, Gubernur menekankan pentingnya membekali warga binaan dengan literasi kewirausahaan dan keuangan. Pemerintah mendorong adanya kolaborasi strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengenalkan tata kelola badan usaha, koperasi, serta akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Herry Achjar melaporkan, sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB memperoleh remisi umum dan pengurangan masa pidana pada HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun 2026.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 26 narapidana memperoleh Remisi Umum II atau langsung bebas pada momentum Hari Kemerdekaan. Secara nasional, pemerintah memberikan remisi umum kepada 173.706 narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada 1.085 anak binaan pada 2026.
Ia juga melaporkan jumlah warga binaan di seluruh Lapas, Rumah Tahanan Negara (Rutan), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di NTB saat ini mencapai 4.997 orang. Sementara kapasitas hunian hanya 2.535 orang, sehingga terjadi kelebihan kapasitas.
