Tinggi Putus Sekolah, Masyarakat Peduli Pendidikan Solo Usulkan, Temu, Antar, Jaga

Tinggi Putus Sekolah, Masyarakat Peduli Pendidikan Solo Usulkan, Temu, Antar, Jaga
Masyarakat Peduli Pendidikan Kota Solo, Mendesak Pemerintah Kota Melakukan Aksi Nyata Memyusul Masih Tingginya Angka Putus Sekolah ( dok : Freepik )

Spektroom - Disinyalir masih tingginya anak tidak sekolah dan putus sekokah di Kota Solo, Masyarakat Peduli Pendidikan Solo - MPPS mendesak Pemerintah Kota untuk segera melakukan aksi nyata tidak hanya sebatas pendataan, guna menjamin hak pendidikan setiap anak.

Dikonfirmasi ( Senin 16/02/2026 ) terkait masih banyaknya anak tidak sekolah , Pegiat MPPS Pardoyo menjelaskan dampak dari masalah tersebut sangat luas, mulai dari penurunan kesempatan hidup hingga meningkatnya risiko eksklusi sosial.

Kondisi saat ini hampir sama terjadi tahun 2010 dimana keresahan yang akhirnya memicu lahirnya Program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS), sehingga diperlukan kebijakan yang memastikan anak kembali dan bertahan di sekolah.

Diperlukan rumusan kerangka kerja Temu, antar dan jaga guna memastikan setiap anak tuntas menempuh pendidikan

"Penanganannya memerlukan kebijakan yang memastikan anak kembali bersekolah dan bertahan di layanan pendidikan. Kami mengusulkan rumusan kerangka kerja Temu, Antar, dan Jaga untuk memastikan setiap anak tuntas menempuh pendidikannya," Jelas Pardoyo

Lebih jauh di jelaskan, usulan Skema "Temu" meliputi pemetaan operasional sebaran anak putus sekolah beserta klasifikasi hambatannya. Sementara "Antar" berkaitan dengan memfasilitasi anak agar kembali ke satuan pendidikan terdekat dari domisili dengan alur pelayanan yang jelas. Terakhir, "Jaga" merupakan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan anak tidak kembali putus sekolah di tengah jalan.

Di sisi lain Gerakan Ayo Sekolah Lagi milik Dinas Pendidikan perlu diapresiasi, hanya dibutuhkan penyederhanaan hambatan administratif agar dampak kebijakan bisa langsung dirasakan dengan harapan mampu menjangkau anak-anak yang selama ini tidak terdata secara administratif namun nyata keberadaannya ada lapangan.

Sementara itu, Koordinator MPPS, Adi C. Kristiyanto, menyatakan rekomendasi kebijakan ini telah disampaikan secara resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo.

MPPS menekankan tiga prioritas utama, yakni ketepatan data, akses belajar yang layak bagi setiap anak termasuk penyandang disabilitas, serta peningkatan mutu sekolah yang adil dan inklusif.

"MPPS mendorong pendekatan kebijakan yang menutup celah layanan, bukan sekadar menambah program. Ukurannya sederhana: semakin banyak anak kembali belajar, semakin merata mutu layanan antar sekolah, dan semakin inklusif ruang belajar di Solo," kata Adi. (Dan)

Berita terkait

Wagub Lampung Jihan Nurlela Jadi Narasumber Talkshow Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026

Wagub Lampung Jihan Nurlela Jadi Narasumber Talkshow Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026

Jakarta - Spektroom: Upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama pemerintah, auditor negara, dan profesi akuntan dalam menghadapi target Indonesia Emas 2045. Komitmen tersebut mengemuka dalam Public Sector Governance Summit (PSGS) 2026 bertema Mengelola Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas: Transparansi, Akuntabilitas

Anggoro AP