TPID Provinsi Lampung Ikuti Secara Virtual Rakor TPID Dari Command Center Diskominfotik Lampung
Bandarlampung - Spektroom: Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum & Politik Yayan Ruchyansah mengikuti secara daring Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026.
Rakor TPID tersebut dirangkai dengan Pembahasan Verifikasi dan Validasi Terkait KDMP Serta Penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
TPID Lampung mengikutinya dari Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, di Bandarlampung, Senin (14/9/2026).
Rakor juga diikuti Anggota Forkominda dan Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung. Sementara Secara Fisik Rakor TPID berlangsung di Graha Bhakti Praja Kementerian Dalam Negri, Jakarta Pusat dipimpin Menteri Dalam Negri M. Tito Karnavian.
Dalam pengantarnya Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Ruang Bersama Indonesia (RBI) merupakan inisiatif Kementerian PPPA yang berbasis di desa untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta ramah perempuan dan anak.
Tito Karnavian juga menjelaskan, RBI menjadi penguat program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) sekaligus wadah kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
“Dengan RBI ini, orang tua memberikan ruang lebih untuk perkembangan anak sehingga mengurangi ketergantungan bermain gadget,” kata Tito.
Mendagri menambahkan, RBI bertujuan memberdayakan perempuan dan melindungi anak melalui penyediaan ruang fisik yang aman, menciptakan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi ketergantungan anak pada gawai, serta membangun ekosistem berbasis data di tingkat desa.
"Isu mengenai masalah perlindungan perempuan dan anak adalah isu yang menjadi isu internasional. Bahkan di PBB juga menjadi salah satu isu mainstream, isu utama. Di Indonesia dalam berbagai dokumen dan Visi Misi program Presiden, juga menekankan dan mengutamakan masalah perlindungan perempuan dan anak" ujar Tito merinci.
Salah satu konsep untuk merealisasikan perlindungan perempuan dan anak itu adalah konsep tentang Ruang Bersama Indonesia, karena ini nanti akan dilakukan di semua daerah Indonesia.
"SKB ini menjadi pegangan bagi rekan-rekan untuk membuat program masuk dalam APBD. Ini akan kami kawal dan program tersebut harus masuk dalam APBD 2027. Tapi kalau ada yang membuat model dengan anggaran yang ada ataupun dari non-budget kami persilakan. Ini akan memberikan hal yang baik dan memberikan hal yang positif bukan hanya untuk pemerintah pusat, juga untuk para kepala daerah" ungkap Tito Karnavian.
Sementara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi dalam penjelasannya mengatakan Indonesia saat ini berada pada momentum bonus demografi, ini merupakan peluang besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pembangunan.
Seperti diketahui UUD'45 menjamin bahwa setiap warga negara termasuk perempuan memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Sejalan dengan undang-undang nomor 59 tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2045, Yuncto Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN tahun 2025-2029 yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
"Pada saat yang sama Asta Cita ke 6 Presiden menegaskan pentingnya membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan" ujar Arifatul Choiri Fauzi
Pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang unggul berkarakter, inklusif dan berkeadilan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya memastikan perempuan memperoleh kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan anak memperoleh pemenuhan hak dan perlindungan secara optimal.
RBI, lanjut Arifatul merupakan bagian dari upaya peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan desa dan penguatan ketahanan pangan.
Dirinya berharap setiap desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri sehingga masyarakat dapat berdaya secara ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat melalui perputaran ekonomi di tingkat desa.
“Pembangunan harus dimulai dari desa agar ekonomi berputar di desa. Ketahanan pangan menjadi program prioritas presiden, dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa partisipasi masyarakat" pungkasnya.(@Ng).
