Trans Banyumas Hentikan Operasional Sementara, Pemkab Siapkan Evaluasi Layanan

Trans Banyumas Hentikan Operasional Sementara, Pemkab Siapkan Evaluasi Layanan
Operasional Bus Trans Banyumas dihentikan sementara mulai Minggu (30/8/2026) seiring proses peralihan pengelolaan dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas.( Foto : Bian Pamungkas).

Banyumas-Spektroom : Operasional Bus Trans Banyumas dihentikan sementara mulai Minggu (30/8/2026). Penghentian tersebut dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan, seiring proses peralihan pengelolaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Omar Udaya, membenarkan penghentian sementara operasional Bus Trans Banyumas tersebut.

Menurut Omar, penghentian dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap layanan angkutan massal tersebut.

"Hal ini terkait dengan adanya peralihan pengelolaan (hand-over) dari APBN ke APBD Kabupaten Banyumas. Untuk peralihan pengelolaan, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengalokasikan anggaran operasional Bus Trans Banyumas sampai dengan akhir Desember 2026," ujar Omar, Minggu (30/8/2026).

Dikatakan, Pemkab Banyumas telah menyiapkan anggaran sekitar Rp14 miliar untuk mendukung operasional Trans Banyumas hingga akhir 2026. Namun, sebelum operasional kembali dilanjutkan, sejumlah aspek layanan perlu dievaluasi.

Evaluasi tersebut antara lain menyangkut besaran tarif, mekanisme pembayaran apakah tetap menggunakan transaksi tunai atau beralih ke non-tunai, serta koridor dan Tempat Pemberhentian Bus (TPB).

"Koridor dan tempat pemberhentian bus atau TPB apakah akan ditambah atau diperluas jangkauannya. Kemudian manajemen pengawasan apakah sudah valid, serta iklan atau reklame di bodi bus," jelasnya.

Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk tindak lanjut kontrak dengan pengelola BRT Trans Banyumas.

"Oleh karena itu, Bus Trans Banyumas sementara tidak operasional sampai dengan pelaksanaan evaluasi berakhir," katanya.

Pemkab Banyumas menyadari bahwa Trans Banyumas telah menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendukung mobilitas sehari-hari.

Karena itu, pemerintah daerah memastikan proses evaluasi akan diupayakan selesai sesegera mungkin.

Pemkab menegaskan penghentian sementara tersebut merupakan bagian dari penataan dan penyempurnaan layanan transportasi umum, bukan bentuk pengabaian terhadap kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyumas juga menyampaikan permohonan maaf atas penghentian sementara layanan tersebut. Selama masa evaluasi, masyarakat diimbau menyesuaikan kebutuhan perjalanan dengan menggunakan moda transportasi alternatif yang tersedia.

Informasi mengenai rencana pengoperasian kembali Trans Banyumas akan disampaikan melalui kanal resmi pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pemkab Banyumas menyatakan tetap berkomitmen menghadirkan layanan transportasi umum yang terjangkau, nyaman, aman, tertib, dan dapat diandalkan masyarakat.

Berita terkait

Polda DIY, Pemda dan Suporter Sepakat Jaga Kondusivitas Liga 2026/2027

Polda DIY, Pemda dan Suporter Sepakat Jaga Kondusivitas Liga 2026/2027

Sleman-Spektroom : Rivalitas antar pendukung sepak bola di Yogyakarta diharapkan tetap berada dalam koridor sportivitas. Menjelang kompetisi BRI Super League 2026/2027, Polda DIY bersama pemerintah daerah, manajemen klub, dan kelompok suporter menyepakati komitmen bersama untuk menjaga keamanan dan kondusivitas. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang difasilitasi Polda DIY

Fatmawaty, Bian Pamungkas
Gubernur Maluku Dorong Penyelesaian Sengketa Aset Banda 3.700 Hektar dan Penataan Batas Taman Nasional Manusela

Gubernur Maluku Dorong Penyelesaian Sengketa Aset Banda 3.700 Hektar dan Penataan Batas Taman Nasional Manusela

Jakarta-Spektroom: Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, mendorong pemerintah pusat dan Komisi II DPR RI untuk segera menyelesaikan penataan aset perkebunan pala di Kepulauan Banda serta melakukan rekonstruksi ulang tata batas Taman Nasional Manusela. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Komisi II, Senayan, Jakarta,

Eva Moenandar, Pelinus Latuheru
Sulawesi Tenggara Akan Memiliki Bendungan Terbesar Pesosika

Sulawesi Tenggara Akan Memiliki Bendungan Terbesar Pesosika

Jakarta – Spektroom :  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan pembangunan Bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagai bagian dari target pembangunan infrastruktur baru bidang Sumber Daya Air tahun 2025–2029. Bendungan Pelosika diproyeksikan menjadi bendungan terbesar ketiga di Indonesia setelah Bendungan Jatiluhur dan Jatigede, sekaligus menjadi bendungan terbesar di Sultra.

Nurana Diah Dhayanti