UIN Malang Matangkan Langkah Menuju Akreditasi Internasional, Siapkan 22 Program Studi

UIN Malang Matangkan Langkah Menuju Akreditasi Internasional, Siapkan 22 Program Studi

Malang-Spektroom : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai mematangkan persiapan akreditasi internasional bagi 22 program studi melalui kegiatan Awareness Akreditasi Internasional ACUIN yang digelar di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat, Kamis (16/7/2026).


Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan persepsi seluruh pimpinan fakultas dan program studi mengenai standar mutu internasional yang harus dipenuhi sebelum memasuki proses asesmen.


Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama (AAKK) UIN Malang, Ita Hidayatus Sholihah, S.Ag., M.M., mengatakan akreditasi internasional bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi bagian dari transformasi budaya mutu di lingkungan kampus.


"Melalui kegiatan ini kami ingin membangun kesamaan pemahaman mengenai mutu pendidikan, kurikulum, tata kelola, dokumentasi, hingga budaya penjaminan mutu yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh program studi," ujarnya.


Menurut Ita, 22 program studi yang dipersiapkan dibagi dalam dua klaster. Klaster pertama, Pedagogical Sciences and Teacher Training, mencakup 11 program studi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Sementara klaster kedua, Islamic Law, Islamic Economic, Theological Studies, and Applied Sciences, meliputi 11 program studi dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Pascasarjana.


Ia menjelaskan, pembagian klaster bertujuan memperkuat koordinasi, menyelaraskan rumpun keilmuan, sekaligus mempermudah penyusunan dokumen dan pemenuhan standar akreditasi internasional.


"Kami berharap seluruh program studi memiliki peta jalan yang jelas, pembagian tugas yang terukur, dan kesiapan menghadapi asesmen internasional. Lebih penting lagi, budaya mutu dapat tumbuh secara berkelanjutan di setiap unit akademik," katanya.


Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Malang, Drs. H. Basri, M.A., Ph.D. Dalam arahannya, ia mengingatkan agar seluruh sivitas akademika tidak memandang akreditasi internasional sebagai tujuan akhir.


"Jangan hanya mengejar sertifikat. Akreditasi internasional harus menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran, penelitian, tata kelola, dan pelayanan kepada mahasiswa," tegas Basri.


Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dalam penyusunan dokumen akreditasi dengan menyajikan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.


Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Prof. Dr. rer. nat. Abdurrout, S.Si., M.Si. dari Universitas Brawijaya yang membagikan pengalaman dan strategi dalam mengawal proses akreditasi internasional.

Turut hadir Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Triyo Supriyatno, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Pengembangan Lembaga Prof. Dr. H. M. Abdul Hamid, S.Ag., M.A., Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Prof. Dr. Hj. Sri Harini, M.Si., para dekan, serta pimpinan program studi.


Melalui persiapan ini, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menargetkan semakin banyak program studi memperoleh pengakuan internasional sekaligus memperkuat posisi universitas sebagai perguruan tinggi Islam yang berdaya saing global.

Berita terkait

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Sri Lestari Poernomo: Koruptor Dipenjara, Uang Negara Jangan Ikut Hilang

Makassar - Spektroom : Memidanakan koruptor tidak otomatis menyelesaikan persoalan korupsi. Ketika pelaku telah dijebloskan ke penjara, negara masih menghadapi pekerjaan penting: memastikan uang dan aset yang dikorupsi kembali ke kas negara. Pandangan itu disampaikan Sri Lestari Poernomo, SH., MH., Dosen Hukum Perdata Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Menurutnya,

Yahya Patta, Buang Supeno
Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Perkuat Perlindungan Anak, Pemprov Sumbar Kembangkan Mekanisme Rujukan Terpadu

Padang-Spektroom : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memperkuat upaya perlindungan anak melalui pengembangan mekanisme rujukan terpadu bagi Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK), termasuk anak yang terdampak atau terpapar jaringan kekerasan ekstremisme. Penguatan tersebut dibahas Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Deradikalisasi BNPT sekaligus Direktur Idensos Densus 88 AT, Irjen

Rafles