Raker APPSI Wujudkan Transformasi Daerah Menuju Indonesia Maju
Lombok Barat-Spektroom : Di tengah semakin kompleksnya tantangan pembangunan daerah, para gubernur dari seluruh Indonesia menyatukan langkah di Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat transformasi daerah melalui penguatan inovasi, kolaborasi, dan kapasitas fiskal. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2026 yang dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di kawasan Wisata Senggigi, Kamis (16/7/2026).
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga berbagai risiko dalam tata kelola pemerintahan. Kondisi tersebut menuntut lahirnya kepemimpinan daerah yang adaptif, visioner, dan berintegritas.
Menurutnya, gubernur harus mampu menjalankan dua fungsi secara seimbang, yakni sebagai kepala daerah otonom sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, kepala daerah dituntut memimpin pemerintahan secara langsung, memperkuat koordinasi dengan bupati dan wali kota, menjaga integritas birokrasi, membangun sinergi dengan Forkopimda, serta aktif menyelesaikan berbagai persoalan lintas wilayah.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menempatkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional bersama Maluku Utara dan Sulawesi Tengah. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah mampu menjadi penggerak pembangunan nasional ketika didukung kepemimpinan yang kuat, inovasi yang berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif.
Sementara itu Ketua Umum APPSI Dr. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E., menegaskan Rapat Kerja dan Munaslub APPSI merupakan forum untuk merumuskan rekomendasi berdasarkan kondisi riil yang dihadapi pemerintah daerah.
Menurutnya, APPSI bukan sekadar wadah menyampaikan aspirasi para gubernur, tetapi menjadi ruang kerja sama antarpemerintah provinsi dalam mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan.
Ia mengatakan pemerintah daerah dituntut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan kewenangan. Karena itu, APPSI mendorong penguatan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus reformulasi kebijakan Pajak Air Permukaan agar semakin berkeadilan dan mampu memperkuat Pendapatan Asli Daerah. APPSI juga terus membangun dialog dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan daerah.
Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan APPSI yang telah mempercayakan Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah penyelenggaraan forum strategis para gubernur tersebut.
"Kepercayaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Semoga seluruh peserta tidak hanya membawa pulang hasil-hasil rapat, tetapi juga pengalaman dan kesan baik selama berada di daerah kami," ujar Gubernur.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, APPSI bukan sekadar forum koordinasi antarpemerintah provinsi, melainkan ruang kolaborasi untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah.
