Unit Layanan Disabilitas Lima Daerah di Jatim Diluncurkan Serentak
Spektroom - Setelah membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di tingkat provinsi tahun lalu, kini BPBD Jatim kembali berkolaborasi dengan Siap Siaga meluncurkan pembentukan ULD-PB di lima daerah secara serentak. ULD-PB yang diresmikan di Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusthi, Kabupaten Pasuruan, Kamis (31/7/2025) itu, berada di Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pacitan.
Launching ULD-PB secara serentak ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo, Wakil Bupati Pasuruan HM Sobih Asrori, Konjen Australia di Surabaya Glen Askew, First Assistant Secretary DFAT Cathryn (Cath) Trigg dan Team Leader Siap Siaga, Lucy Dickinson. Kegiatan ini juga dihadiri Kalaksa BPBD Kabupaten dari lima daerah, Manager Program Siap Siaga Jatim Ancilla Bere dan Perwakilan Dinsos Jatim.
Selain penekanan tombol, juga dilangsungkan penyerahan rompi dan penyerahan SK Pembentukan ULD-PB kepada pengurus ULD-PB masing-masing daerah.
Wakil Bupati Pasuruan, HM Sobih Asrori, mengapresiasi upaya Pembentukan ULD-PB di daerahnya. Karena hal ini menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap kelompok disabilitas yang selama ini termarginalkan.
Konjen Australia Glen Askew juga mengapresiasi upaya kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jatim dan Pemerintah Australia dalam pembentukan ULD-PB ini. Ia berharap, dengan adanya ULD-PB di lima daerah ini masyarakat Jawa Timur bisa semakin tangguh dalam menghadapi bencana.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, juga menyampaikan apresiasi yang serupa. Menurutnya, meski dalam pembentukan ULD-PB tingkat provinsi, Pemprov Jatim bukan merupakan provinsi yang pertama, namun dalam pengembangan ULD-PB di level kabupaten, Jawa Timur menjadi provinsi yang tercepat.
Sementara, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, menegaskan, pembentukan ULD-PB di lima daerah ini jangan hanya berhenti pada tahap seremonial saja.
Namun, perlu tindak lanjut berupa perencanaan dan aksi nyata dengan meningkatkan kapasitas para penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak lagi menjadi kelompok rentan, tapi menjadi komunitas yang tangguh bencana. Salah satunya, lanjut Gatot, dengan melakukan pelatihan dan merancang sistem kesiapsiagaan dini sesuai dengan jenis disabilitas yang mereka alami.
"Kalau saat ini, ada sirene dan EWS yang bisa didengar saat terjadi gempa atau tsunami, lalu bagaimana dengan teman-teman disabilitas rungu. Apa mereka juga bisa menangkap sinyal itu,"kata Gatot dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/7/2025).
Karenanya, ia berharap, BPBD di lima daerah bersama stakeholder dan unsur penthahelix setempat bisa meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas sehingga mereka tidak lagi menjadi kelompok rentan, namun bisa menjadi kelompok tangguh.
Rangkaian kegiatan lalu ditutup dengan TalkShow tentang Keterlibatan Bermakna Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana, yang dimoderasi Edy Supriyanto dari Unit LIDI Jateng dengan narasumber; Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryatomo, Sekdakab Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko, Kalaksa BPBD Lumajang, DP3AK Pacitan dan Perwakilan Disabilitas. (Budi S)
