Wakil Gubernur Kalteng Minta Perkuat Fiskal Daerah dengan Memaksimalkan PAD
Spektroom – Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Kalimantan Tengah dengan agenda Percepatan Operasionalisasi Koperasi Merah Putih, Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penanganan Sampah, Karhutla, dan Hutan Adat Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (22/8/2025).
Sebagaimana diketahui, struktur anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi. Karena itu, kita dituntut memperkuat fiskal daerah dengan memaksimalkan PAD. Kalimantan Tengah memiliki potensi besar di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, maupun pajak daerah. Namun, realisasi penerimaan kita masih jauh dari potensi yang ada,” tandas Edy Pratowo Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
Dikutip dari laman MNC Kalteng, Wagub menyampaikan, hasil Rakor 10 provinsi penghasil sumber daya alam Kalimantan Tengah pada posisi ketiga setelah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, penerimaan daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya PNBP yang masuk ke pusat. Oleh sebab itu, akan diagendakan pertemuan dengan Presiden agar ada keadilan bagi daerah penghasil.
Selanjutnya H Edy Pratowo mengingatkan bahwa "Bapak Gubernur menegaskan, mulai tahun 2026 program pembangunan akan diarahkan pada penguatan PAD, dengan alokasi Rp100–150 miliar per kabupaten/kota, serta bantuan desa Rp250–500 juta.”
Wagub menekankan pentingnya sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, dan desa agar Kalimantan Tengah benar-benar mandiri dan tidak bergantung penuh pada pemerintah pusat.
Sementara itu, Plt. Sekda Kalteng Leonard S. Ampung dalam laporannya menjelaskan Rancangan APBN 2026 menunjukkan semakin kuatnya sentralisasi fiskal. Hal tersebut ditandai dengan belanja pemerintah pusat yang naik 16,1%, namun Dana Transfer ke Daerah justru turun 29,3%. Kondisi ini mempersempit ruang fiskal daerah.
Menaikkan pajak dan retribusi secara agresif bukan solusi, karena justru kontraproduktif. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah menjadi langkah penting. Pemerintah kabupaten/kota tidak bisa berpangku tangan, melainkan harus aktif menggali potensi pajak, terutama kendaraan bermotor, serta mendorong BUMD agar memberi kontribusi lebih besar,” jelas Sekda.
Wagub H. Edy Pratowo menegaskan bahwa kegiatan ini dipersiapkan untuk menyamakan persepsi dan pandangan bersama terkait upaya optimalisasi PAD di Kalimantan Tengah.
Rapat Koordinasi ini dihadiri unsur Forkopimda, para Asisten dan staf Ahli Gubernur, Walikota Palangka Raya serta para Bupati se Kalteng dengan Kepala OPD terkait. (Polin)
